MK Putuskan KPK Berwenang Usut Kasus Korupsi di Ranah Militer: Langkah Baru Penegakan Hukum

JAKARTA, PALPOS.ID - MK Putuskan KPK Berwenang Usut Kasus Korupsi di Ranah Militer: Langkah Baru Penegakan Hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan bersejarah yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus korupsi di ranah militer, sepanjang penyelidikan awal dilakukan oleh KPK. 

Keputusan ini tertuang dalam amar putusan yang dibacakan pada sidang di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jumat (29/11/2024).

Keputusan ini merupakan hasil pengujian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002). 

BACA JUGA:Dugaan Pemerasan di Kementan: Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Jaya

BACA JUGA:KPK OTT di Bengkulu: 7 Orang Diduga Terlibat Pungutan untuk Pendanaan Pilkada

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh advokat Gugum Ridho Putra dalam perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023. 

Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa MK mengakomodasi pemaknaan baru terhadap kewenangan KPK dalam penanganan kasus yang melibatkan unsur militer dan sipil.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

Respons KPK: Langkah Positif bagi Penegakan Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyambut baik keputusan MK tersebut. Menurutnya, putusan ini akan menghilangkan kendala selama ini terkait penanganan perkara koneksitas antara sipil dan militer.

BACA JUGA:Setyo Budianto Terpilih Sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029 Melalui Voting Komisi III DPR RI

BACA JUGA:Tindak Lanjut Korsupgah KPK, Pemkot Prabumulih Percepat Sertifikasi 119 Persil Aset Daerah

"KPK mengapresiasi Putusan MK atas uji materi Pasal 42 UU KPK. Selama ini, jika subyek hukum terdiri dari sipil dan TNI, proses hukum sering kali dipisahkan. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas hukum dan membuat peradilan menjadi tidak efisien," ungkap Ghufron, Jumat (29/11/2024).

Ia menegaskan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menyusun mekanisme teknis pelaksanaan putusan ini. 

Sumber: