Tahap Wawancara Rampung, Pelamar CPNS Kemenkumham Sumsel Bersiap Hadapi SKB CAT

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menekankan bahwa lulusan Poltekim memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Mereka diharapkan dapat mengawal kebijakan keimigrasian dengan penuh integritas dan profesionalisme.

“Lulusan Poltekim harus siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Mereka harus mampu menggunakan teknologi terbaru dan menerapkan praktik terbaik dalam pengawasan keimigrasian,” ujar Silmy Karim.

Pendidikan yang diberikan di Poltekip dan Poltekim tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik nyata dan penguasaan teknologi.

Kurikulum yang diterapkan di kedua lembaga ini dirancang untuk menghadapi tantangan di lapangan secara langsung.

BACA JUGA:Teladani Semangat Pahlawan, Insan Pengayoman Kemenkumham Sumsel Ikuti Upacara Bendera

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Rapat Kerja Perdana Menteri Hukum dengan Komisi XIII DPR RI

“Dalam dunia yang semakin digital, penguasaan teknologi menjadi kunci keberhasilan. Pendidikan yang diberikan di BPSDM memastikan para lulusan memiliki keterampilan teknologi yang relevan dengan kebutuhan saat ini,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Teknologi informasi digunakan dalam berbagai aspek pemasyarakatan dan keimigrasian, mulai dari pengelolaan data hingga pengawasan di lapangan.

Para lulusan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka.

Setelah prosesi wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Indonesia.

Penempatan ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pemerataan SDM berkualitas di berbagai daerah.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Pembukaan Rakor Akselerasi Corporate University

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Lantik 7 Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial

Dengan ditempatkannya para lulusan di berbagai wilayah, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan hukum dan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Sumber: