Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Ini Kata Pengamat

BACA JUGA:KPU Tegaskan Paslon Kepala Daerah Kalah dari Kotak Kosong Boleh Maju Lagi di Pilkada Ulang 2025

Menurut Haekal, bukan hanya biaya negara yang akan dihemat, banyak lembaga survey, pekerjaan konsultan politik juga akan hilang. 

"Tapi begini, dipilih langsung oleh rakyat dan dipilih lewat DPRD itu sama-sama demokratis. Hanya kemudian kerusakan mana yang lebih massif itu juga harus jadi pertimbangan, " imbuhnya. 

Secara politik lanjut Haekal, hari ini kita lihat marwah partai itu hilang, kalau kemudian dipilih oleh DPRD biarkan DPRD yang dipilih oleh rakyat memilih kepala daerah yang menurut mereka terbaik. 

BACA JUGA:Perludem Catat Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024: Mobilisasi ASN hingga Politisasi Bansos

BACA JUGA:PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota dalam Pilkada Serentak 2024

Dengan dipilih DPRD masih kata Haekal, partai akan berbenah, ide-ide konstruktif akan masuk keruang-ruang parlemen, semua partai akan kembali pada rute pembenahan kaderisasi yang kuat.  

"Nuansa itu yang sebetulnya ingin kita kembalikan dalam esensi kehidupan demokrasi yang hari ini telah hilang, " tandasnya.

Ditambahkannya, rakyat akan dipaksa berpikir jangka panjang, semua mata rakyat akan tertuju di gedung-gedung parlemen, mereka mau lihat apakah DPRD yang rakyat pilih bisa bekerja atau tidak, salah satu penyebab kemunduran demokrasi adalah apatisme kolektif public dan kerusakan semua itu berawal dari satu pintu masuk bernama pilkada langsung. 

"Kedepan kita harapkan pemilihan kepala Daerah lewat DPRD akan menjadi basis awal bagi penguatan kembali marwah partai dan penguatan fungsi parlemen, " punkas  Haekal.  

 

Sumber: