Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Aspirasi Pembentukan Kabupaten Muba Timur Mencuat Lagi

“Kami ingin anak-anak kami mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai. Pemekaran adalah langkah yang kami percaya dapat mewujudkan itu semua,” kata seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Bayung Lencir.

Proses pemekaran Kabupaten Muba Timur kini memasuki tahap krusial. Selain melengkapi persyaratan administratif, PPKMT terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat realisasi usulan ini.

Jika semua tahapan berjalan lancar, Kabupaten Muba Timur akan menjadi contoh sukses dari aspirasi masyarakat untuk pemerataan pembangunan. 

Hal ini juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten Muba Pecah Menjadi Empat Wilayah Daerah Otonomi Baru.

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali menjadi isu hangat yang mencuat di berbagai penjuru Indonesia. 

Salah satu daerah yang tengah menjadi sorotan adalah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

Rencana pemekaran wilayah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Sejarah Pemekaran Wilayah Muba

Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas wilayah mencapai 14.266 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 638.625 jiwa (data BPS 2019), memiliki sejarah panjang dalam upaya pemekaran wilayah. 

Salah satu keberhasilannya adalah pembentukan Kabupaten Banyuasin sebagai daerah otonomi baru. 

Kini, Kabupaten Muba kembali mengajukan usulan pemekaran, kali ini untuk membentuk tiga kabupaten baru: Kabupaten Muba Timur, Kabupaten Musi Ilir, dan Kabupaten Musi Ilir Utara.

Kabupaten Muba Timur: Pemerataan Pembangunan

Usulan pembentukan Kabupaten Muba Timur pertama kali mencuat pada tahun 2015. 

Presidium Pembentukan Kabupaten Muba Timur (PPKMT) secara aktif mendorong usulan ini dengan menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sumber: