Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Usulan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Semakin Mengemuka

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Potensi dan Tantangan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru 

Gunung Tambora, yang terkenal dengan letusan dahsyatnya pada tahun 1815, menjadi salah satu ikon geografis sekaligus daya tarik pariwisata. 

Jika dikelola secara profesional, Pulau Sumbawa berpotensi menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia.

Sumber daya pertanian dan perkebunan, seperti jagung, padi, dan cokelat, menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Selain itu, perikanan dan kelautan juga memberikan kontribusi signifikan dengan potensi tangkapan laut yang melimpah.

Tambang emas dan mineral di beberapa daerah di Pulau Sumbawa menjadi salah satu daya tarik investasi besar.

Sekretaris Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S), Mataram Salim HS, mengungkapkan bahwa berbagai jalur telah ditempuh untuk mempercepat proses pembentukan provinsi ini. 

Langkah-langkah tersebut mencakup penggalangan dukungan dari kepala daerah, ketua DPRD se-Pulau Sumbawa, dan masyarakat setempat. 

Selain itu, upaya politik melalui pengajuan hak inisiatif anggota DPR RI juga menjadi fokus utama.

“Kami berharap seluruh proses dapat berjalan lancar hingga Provinsi Pulau Sumbawa bisa segera terwujud,” ujar Mataram Salim.

Meski moratorium DOB masih menjadi kendala, para pendukung pemekaran optimis bahwa Pemerintah Pusat akan membuka peluang dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.

Jika Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, Provinsi induk NTB akan menyisakan Pulau Lombok beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. 

Wilayah ini akan terdiri dari lima daerah, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. 

Meski kehilangan wilayah yang signifikan, Provinsi NTB diyakini tetap mampu berkembang dengan potensi pariwisata dan ekonomi Pulau Lombok yang tak kalah besar.

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih optimal. 

Sumber: