Pemekaran Wilayah Jambi: Kota Bangko Pilih Pisah dari Merangin untuk Pelayanan Publik

Meski memiliki potensi besar, proses pemekaran Kota Bangko bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

Persetujuan Pemerintah Pusat

Pemekaran wilayah membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini mencakup penilaian terhadap kesiapan administratif, keuangan, dan infrastruktur daerah yang akan dimekarkan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Riau: Calon Provinsi Riau Pesisir Sebagai Solusi Menekan Angka Kesenjangan Sosial

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jambi: Usulan Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru untuk Perubahan Daerah

Kajian Mendalam

Pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam terkait kesiapan sumber daya manusia, potensi ekonomi, dan dampak sosial dari pemekaran ini.

Pendanaan

Pemekaran wilayah membutuhkan anggaran yang besar, baik untuk pembangunan infrastruktur baru maupun untuk operasional pemerintahan daerah yang baru terbentuk.

Moratorium Pemekaran

Saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Oleh karena itu, usulan pemekaran Kota Bangko harus bersaing dengan usulan dari daerah lain yang juga menginginkan status otonom.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, wacana pemekaran Kota Bangko mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara Hasilkan 4 Kabupaten dan Kota untuk Pemerataan Pembangunan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Usulan Pembentukan 4 Provinsi Baru untuk Pemerataan Ekonomi

DPRD Jambi, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah Kabupaten Merangin menyatakan komitmennya untuk mendorong terwujudnya Kota Bangko sebagai daerah otonom. 

Mereka berpendapat bahwa pemekaran ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Dukungan ini juga datang dari masyarakat lokal yang berharap bahwa pemekaran dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka. 

Dengan adanya Kota Bangko sebagai daerah otonom, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan semakin meningkat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Calon Kabupaten Selaut Besar Memperkuat Sektor Perikanan dan Kelautan

Sumber: