Warga Muara Enim Kecewa Pilkada 2024: Harapan Besar pada Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Keadilan
Warga Muara Enim Kecewa Pilkada 2024: Harapan Besar pada Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Keadilan.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Mereka berharap MK mampu memberikan keadilan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada di Muara Enim.
“Semoga hakim MK melihat persoalan ini dengan hati nurani. Muara Enim ini kaya akan sumber daya alam, tapi pemimpinnya belum mampu membuat masyarakat sejahtera. Kami ingin perubahan besar-besaran,” ujar Lia dengan penuh harap.
BACA JUGA:KPU Ogan Komering Ilir Tetapkan Muchendi-Supriyanto sebagai Paslon Terpilih Pilkada OKI 2024
BACA JUGA:Gugatan Sengketa Pilkada di OKU Terus Bergulir di MK
Hal senada diungkapkan oleh Siswono, warga Empat Petulai Dangku. Ia menuturkan bahwa masyarakat menginginkan MK memastikan hak pilih warga terjamin dalam Pilkada.
Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan mengadakan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat partisipasi rendah.
“Pemungutan suara ulang dapat menjadi solusi untuk memastikan semua warga bisa menggunakan hak pilih mereka. Ini langkah penting agar penyelenggaraan Pilkada tidak mencederai demokrasi,” tegas Siswono.
Pilkada Muara Enim 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 68,05%, lebih tinggi sedikit dibandingkan Kota Palembang yang menjadi wilayah dengan partisipasi terendah di Sumatera Selatan, yaitu 64,04%.
BACA JUGA:Sengketa Pilkada Serentak 2024 Melonjak: Perludem Soroti Permasalahan Penyelenggaraan
BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terancam Mundur: Dampak Jadwal Baru MK
Namun, angka ini masih jauh dari harapan. Selain itu, Pilkada Muara Enim diliputi dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah tersebut.
Para pengamat menilai, rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan adanya dugaan kecurangan menjadi indikator perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem Pilkada.
Jika tidak segera dibenahi, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan semakin terkikis.
Kini, masyarakat Muara Enim kini menunggu keputusan MK dengan penuh harap.
BACA JUGA:KPU Respons Wacana Presiden Prabowo Soal Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: