Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Menilik Potensi Ibu Kota Calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya

Kantor pemerintahan yang representatif

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik modern

Perguruan tinggi dan pusat pendidikan

Pusat perbelanjaan dan perhotelan

Jaringan telekomunikasi dan internet yang lebih stabil

c. Pertumbuhan Ekonomi yang Baik

Kotamobagu dikenal sebagai pusat ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow dengan sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, pertanian, dan pertambangan. 

Dengan adanya pemekaran, diharapkan investasi dan pengembangan infrastruktur semakin meningkat.

d. Kesiapan SDM dan Administrasi

Sebagai kota yang telah berkembang, Kotamobagu memiliki aparatur pemerintahan yang siap, dengan pengalaman mengelola daerah otonom sejak dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2007.

Tantangan dalam Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

a. Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB)

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat masih menerapkan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini menjadi kendala utama yang menghambat realisasi pemekaran provinsi.

b. Kesiapan Infrastruktur Pendukung

Meskipun Kotamobagu memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan daerah lain di BMR, masih diperlukan pembangunan infrastruktur tambahan seperti jalan raya, kantor pemerintahan provinsi, dan bandara yang memadai.

c. Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan

Pendirian provinsi baru membutuhkan anggaran besar untuk operasional pemerintahan, pengadaan fasilitas publik, dan pembangunan infrastruktur. 

Perlu strategi keuangan yang matang agar pemekaran tidak membebani anggaran daerah dan pusat.

Dampak Pemekaran bagi Sulawesi Utara

Jika pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya disetujui, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Utara. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

a. Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan adanya provinsi baru, masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow tidak perlu lagi bergantung pada Manado untuk urusan administrasi pemerintahan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.

b. Percepatan Pembangunan Wilayah

Sumber: