Kakanwil Kemenkum Sumsel Pimpin Harmonisasi Perwali Palembang Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat

PALPOS.ID - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memimpin Rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Palembang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Selasa (17/2).

Kakanwil Agato P.P. Simamora, sebagai Pengarah Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian didampingi Kadiv Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling beserta tim JF Perancang Kanwil.

Agenda rapat kali ini adalah membahas harmonisasi terkait rancangan peraturan tersebut, yang sebelumnya diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang melalui surat permohonan harmonisasi Nomor 188.34/000261/III/2025 tanggal 6 Februari 2025.

Dalam surat tersebut, Sekretaris Daerah meminta penyempurnaan terhadap konsep Rancangan Peraturan Wali Kota terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola rumah sakit umum daerah yang belum melibatkan perancang peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:Dukung Gizi Ibu dan Anak, 41 Balita dan Ibu Hamil di Sukajaya Terima Makan Gratis

BACA JUGA:Apel Terakhir, Pj Wako Palembang Berikan Pesan Ini

Agati menerabgkan, Hasil rapat harmonisasi menyatakan bahwa tim perancang peraturan perundang-undangan telah melakukan penyempurnaan terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota.

Penyempurnaan ini sudah mempertimbangkan kewenangan pembentukan dan memastikan materi yang dimuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Meski demikian, ditemukan beberapa bagian yang masih belum mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

“Menanggapi tanggapan perancang perundang-undangan, pemrakarsa Rancangan Peraturan Wali Kota menyetujui masukan tersebut dan telah melakukan perbaikan pada draft sesuai dengan catatan yang diberikan oleh perancang”, ujarnya. 

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Ajak Semua Stakeholder Sinergi Tingkatkan Pemanfaatan  Potensi Daerah

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Hadiri Pengundian Super Grand Prize BSB Tahun Buku 2024

Draft peraturan yang telah disempurnakan kemudian dicetak rangkap dua (2) dan diparaf oleh masing-masing pihak terkait untuk langkah selanjutnya.

Dengan adanya proses harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Palembang dapat segera disahkan dan dilaksanakan dengan lebih baik untuk kepentingan pengelolaan rumah sakit umum daerah di kota Palembang.*

Sumber: