Presiden Prabowo Resmi Bubarkan Satgas Pembangunan IKN: Transisi Penuh ke Badan Otorita, Ini Alasannya!

Tak hanya itu, tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun juga telah disetujui untuk mempercepat pembangunan Kawasan Yudikatif dan Legislatif, dua elemen vital dalam struktur pemerintahan yang akan segera dipindahkan ke IKN.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dari OIKN. Dan ada tambahan sekitar Rp8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” ujar Basuki dalam keterangannya.

BACA JUGA:Celios Menilai Megaproyek IKN Nusantara Gagal: Tantangan Pembangunan dan Risiko Ekonomi

BACA JUGA:Ini Penjelasan Presiden Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Nusantara: Kesiapan Air dan Listrik Jadi Sorotan

Pembubaran Satgas ini dipandang sebagai langkah rasionalisasi kelembagaan, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. 

Dengan struktur yang lebih ramping dan terpusat, OIKN diharapkan bisa bergerak lebih lincah dan cepat dalam mengejar target penyelesaian pembangunan.

Para pengamat menilai bahwa dengan adanya satu pintu koordinasi melalui OIKN, maka proses pengadaan, tender, pengawasan, hingga pelaporan keuangan bisa dilakukan lebih transparan dan terstruktur.

Namun, pembubaran ini juga menyisakan pertanyaan tentang nasib personel dan tenaga ahli yang sebelumnya tergabung dalam Satgas. 

Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah memberikan kejelasan status para tenaga profesional tersebut—apakah akan dialihkan ke OIKN atau kembali ke unit kerja asalnya di Kementerian PUPR.

Kawasan Legislatif dan Yudikatif Menjadi Prioritas Baru

Fokus pembangunan saat ini diarahkan ke dua komponen penting pemerintahan, yakni Gedung DPR dan Gedung Mahkamah Agung yang masuk dalam bagian Kawasan Legislatif dan Yudikatif. 

Ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pemindahan pusat kekuasaan dari Jakarta ke IKN benar-benar dimulai dari lembaga-lembaga tinggi negara.

Desain kawasan legislatif dan yudikatif ini tengah difinalisasi dan akan segera masuk tahap pelaksanaan fisik. 

OIKN juga dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor asing dan swasta nasional, untuk mempercepat proses konstruksi dengan model pembiayaan kreatif.

Prabowo: Komitmen Lanjutkan IKN Tidak Berubah

Sumber: