Petani Tembakau Desak Presiden Prabowo Kaji Ulang Kenaikan Cukai Rokok: Ancaman Serius Bagi Industri

Petani Tembakau Desak Presiden Prabowo Kaji Ulang Kenaikan Cukai Rokok: Ancaman Serius Bagi Industri

Petani Tembakau Desak Presiden Prabowo Kaji Ulang Kenaikan Cukai Rokok: Ancaman Serius Bagi Industri.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Rokok Ilegal Marak: Imbas Kenaikan Cukai Berlebihan

Kementerian Keuangan dalam laporannya pada akhir tahun 2024 mengungkapkan bahwa pelanggaran peredaran rokok ilegal meningkat drastis. 

Rokok polos tanpa pita cukai menyumbang pelanggaran tertinggi hingga 95,44%, diikuti oleh rokok palsu (1,95%), salah peruntukan atau saltuk (1,13%), bekas (0,51%), dan salah personalisasi atau salson (0,37%).

BACA JUGA:Simpan 1,07 Gram Sabu di Dalam kotak Rokok, Seorang Pemuda di Prabumulih Ditangkap Satresnarkoba

BACA JUGA:Pemerintah Naikkan Harga Jual Eceran Rokok Tahun 2025: Permintaan Pita Cukai Meningkat

Fakta ini menunjukkan bahwa semakin mahal harga rokok legal akibat beban cukai, semakin tinggi pula potensi pasar gelap rokok ilegal yang tidak memberikan kontribusi apa pun kepada negara.

Petani Tembakau: Garda Terdepan Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Dalam berbagai kesempatan, APTI menegaskan bahwa keberadaan petani tembakau tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan identitas ekonomi nasional. 

Menurut Agus Parmuji, banyak pihak asing melalui skenario proxy war berusaha melemahkan industri strategis nasional seperti tembakau melalui intervensi kebijakan kesehatan global yang memojokkan industri rokok lokal.

“Kami mendukung visi Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan nasional, termasuk melindungi kedaulatan ekonomi petani tembakau dari intervensi asing. Kaji ulang kebijakan cukai rokok ini adalah langkah nyata melawan dominasi asing di sektor strategis,” pungkas Agus.

Harapan Terakhir: Tangan Presiden Prabowo

Para petani dan pelaku industri kini menaruh harapan besar pada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara rakyat di bawah. 

Evaluasi kebijakan cukai rokok yang adil dan proporsional diharapkan bisa menjadi salah satu agenda awal pemerintahan Prabowo-Gibran demi menyelamatkan industri dalam negeri.

“Kami tidak menolak cukai, kami hanya menuntut keadilan agar industri dan petani bisa hidup berdampingan dengan baik. Ini soal keberlangsungan ekonomi rakyat,” tegas salah satu petani di Temanggung.

Solusi dan Rekomendasi: Cukai Berkeadilan, Industri Bertahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: