Dorong Bupati Ubah Regulasi Seragam Sekolah Gratis, Jangan jadi Ajang Bancakan

Imam pun mengapresiasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang akan mengutamakan penjahit-penjahit lokal dalam program seragam gratis ini.

"Kalau seragamnya ada yang lebih diambil lagi, kalau kurang ya ditambah.

BACA JUGA:Gencarkan Patroli Cegah Premanisme dan 3C, Belum Ada Penangkapan

BACA JUGA:Terbukti Cemari Sungai Lubai, Pemkab Jatuhkan Sanksi Tegas PT ASL

Contohnya, secara otomatis ketika wali murid yang ada di Semendo Darat Ulu (SDL) tidak mungkin dia menjahit di Muara Enim, pasti mereka menjahit di sana.(SDL, red).

Penjahit-penjahit harus ada stempel cap dan nama sebagai nota pesanan," ujarnya.

Selain itu, sambung Imam, Bupati juga harus menegaskan jangan ada pemotongan satu rupiah pun terhadap bantuan seragam sekolah graits ini.

"Uang ini harus tersampaikan kepada wali murid. Maka pengawalan unsur APH, Pers, LSM dan Ormas itu nanti sampai ke bawah," imbuhnya.

Jika memang ditemukan ada penyalahgunaan, tentunya menjadi tanggung jawab dari wali murid yang sudah menerima uang untuk seragam gratis ini.

"Saya yakin wali murid tidak akan berani menyalahgunakan masalah anggaran untuk seragam ini," ucapnya.

Terkait masalah regulasi, Imam meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim banyak diisi oleh orang-orang pintar.

"Sekarang-kan Pemkab banyak orang pintar, pelaksana teknis ada, terus masalah aturan konsultasi dengan pemerintah pusat tentang peraturan dan regulasi secara teknis masalah seragam gratis ini.

Payung hukumnya jelas, laksanakan dan selesai," pungkasnya.*(ozi)

Sumber: