BSU Rp150 Ribu/Bulan Kembali Disalurkan: Ini Syarat Utamanya untuk Guru Honorer dan Pekerja Bergaji Rendah

Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan bisa dilakukan melalui Kantor Pos menggunakan aplikasi Pospay.

Pastikan Anda telah menerima notifikasi atau surat pemberitahuan dari kelurahan atau perusahaan tempat Anda bekerja.

3. Informasi dari Tempat Kerja

Perusahaan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker akan menginformasikan daftar nama pekerja yang berhak menerima BSU.

Manfaat BSU Bagi Ekonomi dan Pekerja

1. Menjaga Daya Beli Pekerja

Dengan bantuan tunai langsung sebesar Rp150.000 per bulan, pekerja berpenghasilan rendah dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli sembako, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

2. Mendorong Konsumsi Domestik

Dengan peningkatan daya beli, konsumsi rumah tangga juga naik, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor seperti ritel, makanan-minuman, dan transportasi akan terdampak langsung.

3. Mendukung UMKM dan Dunia Usaha

Pekerja yang menerima bantuan umumnya membelanjakan dana tersebut di toko lokal atau pelaku usaha mikro, sehingga BSU juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi daerah.

4. Mengurangi Potensi Pengangguran

Dengan tambahan subsidi, diharapkan perusahaan tidak lagi perlu memangkas tenaga kerja akibat penurunan daya beli atau tekanan ekonomi.

Mengapa Guru Honorer Diprioritaskan?

Pemerintah memahami bahwa guru honorer adalah salah satu kelompok yang rentan secara finansial, mengingat gaji mereka sering kali berada di bawah standar UMP dan kerap mengalami keterlambatan pembayaran. Maka dari itu, melalui BSU 2025:

Sebanyak 3,4 juta guru honorer yang aktif terdaftar akan mendapat bantuan.

Mereka terdiri dari guru di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenag.

Dukungan ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap peran strategis guru dalam membentuk generasi bangsa.

Meski program BSU 2025 menjanjikan manfaat besar, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan seperti:

Validasi dan sinkronisasi data lintas kementerian.

Ketepatan sasaran agar bantuan tidak salah alamat.

Transparansi dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Sumber: berbagai sumber