Wako dan Ketua DPRD Prabumulih Sepakat Tidak Masukan Anak Nakal ke Barak Militer

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memutuskan untuk mendisiplinkan anak-anak yang dianggap "nakal" dengan mendidik mereka di barak militer, tengah menjadi sorotan nasional. 

Keputusan ini menuai pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat umum maupun di jajaran kepala daerah di seluruh Indonesia.

Beberapa kepala daerah mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk pembinaan karakter secara keras, namun tak sedikit pula yang menilai pendekatan militer bukanlah solusi ideal.

Salah satu kepala daerah yang secara tegas menyatakan sikap berbeda adalah Wali Kota Prabumulih, H Arlan.

BACA JUGA:Dukung Inovasi Anak Muda, Gubernur Herman Deru Resmikan Program Local Community Leaders Pertamina Zona 4 Kota

BACA JUGA:Tinjau Jalan Nigata Kota Prabumulih Gubernur Herman Deru Minta Pertamina Bangun Akses Jalan

Menurutnya, penanganan anak-anak yang berperilaku menyimpang harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih lembut, humanis, dan memperhatikan aspek psikologis serta lingkungan sosial si anak.

"Budak-budak juge kalu lah dikekang macam itukan ini juga tambah jadi, makanya kita cari solusi panggil wong tunye dan didik," ujar H Arlan dengan logat khas Prabumulih, saat diwawancarai belum lama ini.

Ia menilai bahwa sistem kedisiplinan militer yang terlalu keras justru berpotensi membawa dampak negatif, terutama jika diterapkan tanpa mempertimbangkan latar belakang anak dan penyebab kenakalannya.

Ketimbang menggunakan pendekatan represif, Pemerintah Kota Prabumulih memilih untuk memperkuat pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif dengan melibatkan keluarga dan komunitas.

BACA JUGA:PHR Zona 4 Luncurkan LCLP di Prabumulih, Membangun Sinergi antara Perusahaan dan Masyarakat

BACA JUGA:Berikan Pembekalan Peserta PLCLP, Gubernur Sumsel: Ini Adalah Langkah Strategis

Menurut H Arlan, akar permasalahan dari kenakalan anak-anak dan remaja di kota Prabumulih maupun daerah lain umumnya berakar pada kurangnya kegiatan yang bermanfaat di luar jam sekolah dan ketiadaan pekerjaan bagi para remaja putus sekolah.

Ia menilai, ketidakaktifan ini mendorong anak-anak mencari pelampiasan yang terkadang mengarah pada perilaku menyimpang, seperti tawuran, balapan liar, merokok, hingga penyalahgunaan narkoba.

Sumber: