Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten Lahat Menuju Ibukota Provinsi Palapa Selatan

Moratorium DOB: Saat ini pemerintah pusat belum merestui pemekaran DOB—menghadirkan tantangan regulasi hukum dan anggaran.

Kesiapan birokrasi: Mesti ada penataan kelembagaan baru, rekrutmen ASN, serta fasilitas pemerintahan tingkat provinsi.

Sinkronisasi antar daerah: Kolaborasi Sumsel dan Bengkulu diperlukan—dalam aspek politik, ekonomi, sosial, serta visi pembangunan bersama.

Kabupaten Lahat: Kesiapan Sebagai Ibukota Provinsi

Infrastruktur Administratif dan Publik

Agar menjadi ibukota, Lahat harus punya:

Kantor Gubernur dan DPRD daerah

Fasilitas pendidikan tinggi pemerintahan lokal

Rumah sakit regional tipe A/B dan pusat layanan publik (perizinan, kependudukan, dll.)

Aksesibilitas memadai: perlu pembangunan ring road, peningkatan kapasitas bus, dan bandara.

Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik

Pemerintah kabupaten harus meningkatkan kapasitas SDM lokal—melalui pelatihan ASN, skill training di bidang IT, pariwisata, serta agribisnis yang sesuai roadmap provinsi.

Rencana Tata Ruang dan Lingkungan

Pembangunan harus diimbangi dengan tata ruang, seperti:

Kawasan hijau kota

Sistem saluran air dan sanitasi

Memastikan pembebasan lahan berjalan lancar dan adil untuk warga terdampak.

Kontestasi Dilema Sumselbar vs Palapa Selatan

Visi Provinsi Sumselbar

Sebelumnya, ada wacana pemekaran wilayah Sumatera Selatan dengan membentuk Provinsi Sumselbar (Sumatera Selatan–Bangka) yang melibatkan daerah-daerah seperti Lahat, Pagaralam, dan beberapa kabupaten lainnya. 

Namun jika Palapa Selatan terealisasi, tentu visi Sumselbar akan berubah arah.

Implikasi terhadap Usulan Sumselbar

Sumber: berbagai sumber