Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat dalam Mendukung Program Makan Bergizi di Palembang

Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat dalam Mendukung Program Makan Bergizi di Palembang

Pemberdayaan Pelaku Usaha Daerah/UMKM/Masyarakat dalam Mendukung Program Makan Bergizi di Palembang-Foto:dokumen palpos-

Palembang,PALPOS.ID - Sumatera Selatan Sabtu (14/6) - Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (PPM) Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua hari 12-13 Juni 2025 di Palembang.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia emas 2045. 

Kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertempat di Hotel Luminor, Palembang.

BGN merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra dalam memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis.

BACA JUGA:BRI Dukung Proses Hukum atas Kasus Penggelapan Dana oleh Oknum Pegawai AgenBRILink di Ogan Ilir

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter Pertama OKU Timur

Kegiatan Direktorat PPM ini dihadiri oleh Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo.

Tak hanya itu acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh beberapa dinas terkait yang juga memeriahkan kegiatan PPM ini.

Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan sebagai percepatan penerima manfaat dari program MBG. 

“Berdasarkan data yang ada penerima manfaat non peserta didik dari 3B yakni ibu menyusui, ibu hamil, dan balita masih rendah,” ucap Tengku Syahdana.

BACA JUGA:Sertijab Kakanwil Kemenkum Sumsel: Agato Pamit dengan Segudang Prestasi

BACA JUGA:10 Pusat Perbelanjaan di Sumsel Terima Sertifikat Berbasis Kekayaan Intelektual dari Kemenkum

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan tata kelola yang profesional untuk mencapai potensi maksimalnya.

“APBD tidak akan mampu untuk mengcover program MBG karena 30%nya untuk belanja pegawai, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: