Kemenkum Sumsel Gelar FGD Evaluasi Produk Hukum Penanggulangan Karhutla dan Pengelolaan Pemakaman

Dengan menyelaraskan peraturan daerah terhadap kebutuhan dan kondisi aktual, kita berharap muncul solusi konkret terhadap persoalan kebakaran hutan maupun pengelolaan pemakaman,” ujar Hendrik.

Ia juga menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sistematis yang telah dilakukan, mulai dari proses inventarisasi peraturan, koordinasi antar pemangku kepentingan, hingga diskusi lintas sektor yang dilaksanakan hari ini.

BACA JUGA:Pemberdayaan Pelaku UMKM dalam Mendukung Program Makan Bergizi di Palembang

BACA JUGA:Menko Pangan RI Puji Herman Deru: Sigap Jalankan Program Koperasi Kelurahan di Palembang

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari para narasumber.

Masing-masing narasumber menyampaikan analisis mendalam mengenai tantangan regulasi dan aspek implementasi di lapangan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap perda yang sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dinas PRKP Kota Palembang dan BPBD Sumsel menambahkan perspektif teknis berdasarkan pengalaman pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor di wilayah kerja masing-masing.

FGD ini sekaligus menegaskan peran aktif Kemenkum Sumsel dalam mendorong peningkatan kualitas peraturan daerah sebagai instrumen pembangunan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.*

Sumber: