WRI Indonesia Dukung Sumatera Selatan Susun Rencana Pembangunan Rendah Karbon Menuju Emisi Nol Bersih 2060

PALPOS.ID — Dalam upaya mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan, WRI Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna menyusun Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD).

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, sejalan dengan target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

 

Komitmen Sumatera Selatan dalam Pembangunan Rendah Karbon

 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan komitmen kuat dalam pengarusutamaan pembangunan rendah karbon.

BACA JUGA:Menuju Sultan Muda DIGINATION Festival 2025, OJK Sumsel Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Generasi Muda

BACA JUGA:Sumsel Siap Sukseskan Pornas XVII KORPRI 2025, Sekda Edward Candra Pastikan Persiapan Dimatangkan

Wilayah ini, yang dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, kini menghadapi tantangan besar dalam mengharmonisasikan pertumbuhan ekonomi dengan agenda pengurangan emisi karbon.

 

Melalui dukungan WRI Indonesia dalam kerangka program IKI-LTS 2050 is Now, penyusunan RPRKD di Sumatera Selatan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi dan berbasis data.

Proses ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi krisis iklim dan mewujudkan ekonomi hijau.

 

Visi Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJPN

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Siapkan Dukungan Penuh Peluncuran Koperasi Merah Putih pada 21 Juli 2025

BACA JUGA:Semester I 2025, Penyaluran BBM dan LPG di Sumbagsel Tumbuh Stabil, Pertamina Pastikan Layanan Energi Tetap Op

 

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, Ph.D., menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.

Ia menekankan bahwa peningkatan emisi GRK telah memperparah berbagai risiko seperti krisis air, kenaikan muka air laut, perubahan pola hujan, hingga penyakit menular yang sensitif terhadap iklim.

 

“Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), terdapat lima sasaran utama pembangunan nasional.

Salah satunya adalah memastikan peningkatan pendapatan per kapita tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial,” jelas Nizhar.

BACA JUGA:MPLS Serentak Se-Sumsel: Gubernur Herman Deru Tumbuhkan Nilai Karakter dan Kepedulian Sosial

BACA JUGA:Sumsel Jadi Harapan Nasional, Gubernur Deru Tegaskan Komitmen Sukseskan Program Cetak Sawah

 

Potensi Lokal Mendukung Ekonomi Hijau

 

M. Adhie Martadhiwara, Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, menegaskan bahwa provinsi ini memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk mendukung ekonomi hijau.

Komoditas seperti pertanian dan pertambangan, jika dikelola secara berkelanjutan, bisa menjadi kekuatan utama dalam transformasi ekonomi menuju rendah karbon.

 

“Pemerintah provinsi telah menyiapkan regulasi yang mendukung visi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pengurangan emisi, tapi juga memastikan penghidupan masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.

 

WRI Indonesia Dorong Pendekatan Berbasis Data

 

Egi Suarga, Senior Manager for Climate WRI Indonesia, menyatakan bahwa penyusunan RPRKD akan menggunakan pendekatan yang berbasis data, analisis rasional, dan indikator terukur.

Dengan dukungan data yang komprehensif, kebijakan yang dihasilkan akan memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

 

“Kami memastikan bahwa semua sektor seperti energi, limbah, sosial, ekonomi, dan tata guna lahan terintegrasi dalam dokumen RPRKD.

Dengan sistem pelaporan dan pemantauan yang baik, kebijakan ini akan lebih efektif dalam mendorong perubahan nyata,” kata Egi.

 

Sumsel Menyusul Daerah Lain dalam Penyusunan RPRKD

 

WRI Indonesia telah berpengalaman mendampingi penyusunan RPRKD di berbagai provinsi seperti Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Di wilayah-wilayah ini, pendekatan sistem dinamis dan integrasi lintas sektor telah terbukti memperkuat arah pembangunan yang sejalan dengan agenda perubahan iklim global.

 

Melalui penyusunan RPRKD, Sumatera Selatan diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu provinsi pelopor pembangunan rendah karbon di Pulau Sumatera, serta menjadi model integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan lingkungan untuk provinsi lain di Indonesia.

Sumber: