Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Siasia Agar Responsif Terhadap Warga

Usulan pemekaran Kabupaten Siasia mendapat dukungan luas dari masyarakat akar rumput, tokoh adat, dan para kepala desa di wilayah calon DOB. 

Banyak yang berharap pembentukan kabupaten baru akan membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini merasa terpinggirkan dalam pembangunan daerah induk.

Menurut tokoh masyarakat Pulau Siasia, Ismail La Ode, pemekaran ini adalah bentuk “keadilan geografis” bagi masyarakat kepulauan yang selama ini berjuang dengan keterbatasan. 

“Kami bukan minta pisah karena benci, tapi kami ingin lebih maju dan berkembang sesuai potensi kami sendiri,” ujarnya.

Hingga kini, berkas usulan pembentukan Kabupaten Siasia telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Namun, tantangan terbesar terletak pada moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang masih diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014.

Meski demikian, peluang masih terbuka jika calon DOB memiliki urgensi tinggi, dukungan masyarakat luas, serta kesiapan administratif dan fiskal. 

Beberapa pengamat otonomi daerah menilai bahwa DOB yang berbasis konservasi dan pengelolaan laut seperti Siasia dapat menjadi proyek percontohan nasional dalam mendukung ekonomi biru Indonesia.

Pembentukan Kabupaten Siasia mencerminkan semangat baru dalam pembangunan kawasan kepulauan di Indonesia. 

Dengan menempatkan konservasi ekosistem laut dan ekonomi maritim sebagai prioritas utama, Siasia diharapkan menjadi contoh keberhasilan integrasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah pusat, provinsi, serta mitra pembangunan internasional diharapkan memberi perhatian serius terhadap inisiatif ini. 

Jika berhasil, Kabupaten Siasia bisa menjadi laboratorium hidup pengelolaan wilayah kepulauan terpencil yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sumber: palpos.disway.id