Dorong perkebunan berkelanjutan, Bappenas dan ICRAF sosialisasikan IYB di Sumsel
Dorong perkebunan berkelanjutan, Bappenas dan ICRAF sosialisasikan IYB di Sumsel-Foto:dokumen palpos-
IYB meliputi 18 indikator utama dan 9 indikator lanjutan yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi keberlanjutan:
Lingkungan, yang mencakup perlindungan hutan dan lahan gambut, pengendalian kebakaran, kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Sosial-ekonomi, yang menilai aspek ketahanan pangan, pemberdayaan pekebun swadaya, kemitraan multipihak, kesetaraan gender, serta pengakuan hak masyarakat adat.
Tata kelola, yang menekankan pentingnya akses informasi publik, mekanisme pengaduan, partisipasi multipihak, dan integrasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sistem penilaian IYB menggunakan pendekatan komposit (Grade A – D) dan berbintang (1–3) untuk menggambarkan tingkat capaian daerah.
Semakin tinggi nilai yang diperoleh, tandanya semakin kuat komitmen dan kinerja daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan IYB
Pengembangan IYB berangkat dari kebutuhan akan sistem yang mampu mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan di daerah secara objektif dan berbasis data nasional.
Proses pengembangan IYB dimulai sejak 2021 melalui serangkaian diskusi multipihak dan penyelarasan dengan kebijakan nasional.
Pada 2025, indikator ini telah diperbarui agar sejalan dengan RPJMN dan RPJPN yang menempatkan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Inisiatif pengembangan IYB adalah bagian dari riset-aksi Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) yang didukung oleh pemerintah Kanada.
Riset-aksi ini berfokus pada penguatan tata kelola bentang alam, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan ketangguhan iklim di tiga provinsi: Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Melalui kegiatan ini, Bappenas, Pemprov Sumsel, dan ICRAF menegaskan komitmen bersama untuk membangun sistem tata kelola yang adil, transparan, dan inklusif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: