SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Ancaman PMDOB R2L Menjadi Oposisi di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
Perkumpulan Masyarakat Daerah Otonomi Baru Rambang Lubai Lematang (PMDOB R2L) menyuarakan kekecewaan dan ancaman menjadi oposisi terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, menyusul ketidakhadiran Plt Bupati saat itu Ahmad Usmarwi Kaffa dalam audiensi yang sudah dijadwalkan.
Ketua Umum Presidium PMDOB R2L, Usman Firiansyah SH MH, menegaskan bahwa masyarakat dari 70 desa yang tergabung dalam perkumpulan ini, yang melibatkan 6 kecamatan, merasa tersinggung dan kecewa karena audiensi tersebut hanya diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan.
"Kami telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemkab Muara Enim, termasuk Plt Bupati, untuk mengadakan audiensi ini. Namun, kecewa dan tersinggung melihat Plt Bupati tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan," ujar Usman Firiansyah pada Kamis, 16 Februari 2023 yang lalu.
BACA JUGA:Wacana Otonomi Baru Kabupaten Gelumbang Pemekaran Muara Enim di Sumatera Selatan
Kontroversi Audiensi dan Ancaman Oposisi
Menurut Usman, PMDOB R2L datang dengan maksud bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Plt Bupati Muara Enim yang baru.
Kegiatan ini seharusnya menjadi momen penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.
Namun, dengan tak hadirnya Plt Bupati, PMDOB R2L mengancam akan menjadi oposisi jika Bupati tidak bersedia menemui mereka.
"Disini ada media, biar mereka tahu. Kalau seperti ini, kami masyarakat dari 70 Desa tergabung dari 6 Kecamatan yakni Rambang, Rambang Niru, Lubai, Lubai Ulu, Empat Petulai Dangku, dan Belimbing, menyatakan siap menjadi oposisi Pemkab Muara Enim. Kami siap jadi oposisi jika Bupati tidak bersedia menemui kami," tegas Usman, yang sehari-harinya sebagai seorang pengacara.
BACA JUGA:Rencana Pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur: Menuju Daerah Otonomi Baru di Sumatera Selatan
Respons Asisten Pemerintahan
Menanggapi kekecewaan dan ancaman oposisi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs H Emran Thabrani Msi, didampingi Kabag Tapem Drs H Asarli Manudin, menyampaikan bahwa dirinya hanya menerima disposisi dari Bupati Muara Enim untuk menghadiri audiensi tersebut.