Penggabungan wilayah-wilayah ini diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap perekonomian dan pelayanan publik.
Aglomerasi wilayah akan mempermudah koordinasi pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Dengan adanya sinergi antara wilayah-wilayah ini, diharapkan bisa tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan pesat.
Namun, perubahan ini juga membawa tantangan, seperti penyesuaian administrasi dan birokrasi yang tidak mudah.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Otonomi Baru Kertajati Membangun Kota Maju di Jawa Barat
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Wacana Otonomi Baru Kota Kertajati di Provinsi Jawa Barat
Pemerintah harus memastikan bahwa proses transisi berjalan lancar agar tidak mengganggu pelayanan publik dan stabilitas sosial.
Tantangan Administratif dan Birokrasi
Salah satu tantangan terbesar dalam pemekaran wilayah adalah penyesuaian administratif dan birokrasi.
Pemerintah daerah harus mengintegrasikan sistem administrasi mereka dengan Provinsi DKI Jakarta.
Ini meliputi penyesuaian dalam hal peraturan, sistem pemerintahan, dan layanan publik.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Pembentukan Otonomi Baru Kota Kadipaten di Jawa Barat
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur: Surga Kuliner Daerah Otonomi Baru di Pegunungan Jawa Barat
Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan transisi yang lancar.
Perspektif Pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta