Selain itu, ada juga persyaratan administratif yang harus dipenuhi, seperti penyiapan dokumen-dokumen pendukung dan studi kelayakan.
Dukungan dan Realisasi
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah datang dari berbagai pihak, termasuk dari Sultan Buton dan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Gubernur Ali Mazi juga telah menyerahkan Maklumat Sultan Buton ke-40 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kepada Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Meski demikian, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya dan koordinasi antara daerah-daerah yang akan bergabung dalam provinsi baru.
Potensi dan Dampak Ekonomi
Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Dengan status provinsi, daerah ini diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Selain itu, adanya provinsi baru juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Potensi pariwisata yang besar, terutama di Wakatobi, bisa menjadi salah satu daya tarik utama bagi para investor.
Intinya, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton adalah sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Meski demikian, pemilihan ibukota provinsi antara Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi harus dipertimbangkan dengan matang, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah.
Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, serta pemenuhan semua persyaratan yang diperlukan, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton diharapkan bisa segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru Terus Mencuat.
Wacana pembentukan provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara terus bergulir, meskipun terhalang oleh moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.