Meski demikian, gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tetap menjadi perhatian sejumlah tokoh dan elemen masyarakat di NTB.
Salah satu tokoh yang aktif menyuarakan hal ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Sebagai putra asli Sumbawa, Fahri sering mengkampanyekan pentingnya pemekaran untuk percepatan pembangunan di wilayah Pulau Sumbawa.
Dalam beberapa kesempatan, Fahri Hamzah mengajak masyarakat Pulau Sumbawa untuk berdiskusi bersama terkait desain dan masa depan wilayah tersebut.
Ia meyakini bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan Indonesia Timur.
“Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan membawa dampak positif, terutama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Dengan luas wilayah dan beragam potensi yang dimiliki, Pulau Sumbawa dianggap layak menjadi provinsi tersendiri.
Meskipun banyak pihak mendukung, realisasi pemekaran wilayah NTB tidaklah mudah.
Moratorium DOB yang masih diberlakukan pemerintah pusat menjadi hambatan utama.
Selain itu, proses pemekaran juga memerlukan kajian mendalam, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun administratif.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi NTB, juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam merespons isu pemekaran.
Miq Gita menegaskan pentingnya mengedepankan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat.
“Ini harus diluruskan, agar tidak menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat,” tegas Sekda NTB.
Seiring dengan berkembangnya wacana ini, masyarakat NTB menghadapi dilema antara harapan akan percepatan pembangunan dan realita yang mengharuskan mereka menunggu pencabutan moratorium.
Di sisi lain, keberhasilan pemekaran wilayah Papua juga menjadi contoh nyata bahwa pemekaran dapat membawa perubahan positif jika dilakukan dengan tepat.