Wilayah yang direncanakan menjadi Calon Kota Maumere memiliki karakteristik fisik dan sosial khas perkotaan, dengan dominasi aktivitas non-agraris dan intensitas interaksi sosial yang tinggi.
Peluang dan Manfaat dari Pemekaran
Pembentukan Kota Maumere akan membawa banyak manfaat, di antaranya:
Desentralisasi Layanan Pemerintahan Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintah, karena pusat administrasi akan lebih dekat dan fokus.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Usulan Pembentukan 14 Kabupaten dan Kota Baru Terus Bergulir
Percepatan Pembangunan Dengan status kota, akan ada alokasi anggaran khusus yang lebih besar, baik dari APBD provinsi maupun APBN.
Peningkatan Iklim Investasi Kota baru akan membuka peluang investasi lebih besar, terutama di sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata.
Identitas dan Kebanggaan Daerah Kota Maumere akan menjadi simbol kemandirian dan kemajuan masyarakat Sikka secara keseluruhan.
Tantangan dan Dinamika Politik
Meski semangat masyarakat sangat tinggi, proses pemekaran tentu tidak lepas dari sejumlah tantangan:
Moratorium DOB Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ada pengecualian untuk daerah yang dianggap strategis dan siap secara administratif dan finansial.
Penentuan Wilayah dan Ibu Kota Sampai saat ini belum ada kejelasan resmi soal lokasi ibu kota Calon Kota Maumere, meski sebagian besar pihak memprediksi wilayah Kecamatan Alok menjadi pusat pemerintahan baru.
Kesiapan SDM dan Anggaran Pemekaran membutuhkan SDM aparatur sipil negara (ASN) dan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perencanaan matang sangat diperlukan agar tidak membebani fiskal daerah induk (Kabupaten Sikka).
Koordinasi Politik Lokal Keberhasilan pembentukan Kota Maumere sangat tergantung pada sinergi antara DPRD, Bupati Sikka, dan Gubernur NTT. Kepentingan politik yang beragam bisa menjadi tantangan tersendiri.
Dalam beberapa bulan terakhir, DPRD Kabupaten Sikka telah menggelar rapat-rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat dan akademisi guna membahas lebih lanjut wacana ini.