Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kota Maumere, Harapan Baru dari Kabupaten Sikka

Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kota Maumere, Harapan Baru dari Kabupaten Sikka

Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kota Maumere, Harapan Baru dari Kabupaten Sikka.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

PALPOS.ID - Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kota Maumere, Harapan Baru dari Kabupaten Sikka.

Aspirasi masyarakat Kabupaten Sikka untuk menjadikan Maumere sebagai daerah otonomi baru (DOB) kini semakin menguat.

Gagasan untuk membentuk Calon Kota Maumere, yang akan dimekarkan dari Kabupaten Sikka, telah lama mengemuka dan kini berada di titik terang. 

Dukungan dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga dorongan dari DPRD setempat menjadi sinyal bahwa cita-cita menjadikan Maumere sebagai kota mandiri bukan sekadar angan-angan.

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kota Ende Menggelora, Menuju Kota Mandiri dan Berdaya Saing

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah NTT: Aspirasi Pembentukan Calon Kabupaten Riung Menunggu Pencabutan Moratorium DOB

Dengan luas wilayah mencapai 202 km² dan jumlah penduduk sekitar 117.000 jiwa, Maumere telah memenuhi sejumlah kriteria administratif dan populasi untuk naik status menjadi kota otonom. 

Meski ibu kota Calon Kota Maumere belum secara resmi ditetapkan, pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Maumere yang telah tumbuh pesat selama dua dekade terakhir.

Maumere bukanlah nama asing di peta sejarah dan budaya Nusa Tenggara Timur. 

Sebagai ibukota Kabupaten Sikka, Maumere memiliki peran vital dalam perkembangan wilayah Flores bagian timur. 

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kabupaten Manggarai Utara Semakin Tak Terbendung

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah NTT: Aspirasi Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Daya Semakin Nyaring

Dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat aktivitas perdagangan sejak zaman kolonial, Maumere telah menjelma menjadi jantung ekonomi dan pendidikan di kawasan tersebut.

Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kompleksitas kebutuhan pelayanan publik, muncul tuntutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih fokus dan terdesentralisasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: