Pada 24 April 2025, Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri terkait rencana pembukaan moratorium pembentukan DOB.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Menuju Provinsi Kepulauan Flores yang Mandiri dan Berbudaya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Penjabat Gubernur Akmal Malik, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran ini jika moratorium dicabut oleh Presiden.
Hal ini menunjukkan adanya dukungan dari tingkat provinsi terhadap aspirasi masyarakat di wilayah pesisir selatan Berau.
Potensi dan Tantangan
Potensi
Pariwisata Bahari:
Wilayah pesisir selatan Berau memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti pantai berpasir putih, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati laut.
Dengan pengelolaan yang baik, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah.
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Enam Provinsi Baru Siap Lahir?
Perikanan dan Kelautan:
Sumber daya perikanan yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan ekspor.
Pertanian dan Perkebunan:
Lahan yang subur di wilayah ini cocok untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, dan tanaman hortikultura.
Tantangan
Infrastruktur:
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mendukung pemekaran.
Sumber Daya Manusia:
Ketersediaan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang pemerintahan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk mendukung operasional kabupaten baru.
Anggaran:
Pembentukan DOB memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun operasional pemerintahan. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan ketersediaan dana yang memadai.