Gelumbang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal seperti sawit, karet, pertanian, dan UMKM.
Dengan status sebagai kabupaten, daerah ini bisa mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara mandiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Penguatan Identitas Lokal
Dengan adanya identitas administratif baru, masyarakat di kawasan ini bisa lebih mengembangkan budaya dan nilai-nilai lokal secara terorganisir.
Ini penting untuk membangun karakter daerah yang kuat dan berdaya saing.
Salah satu keunggulan utama calon Kabupaten Gelumbang adalah posisi geografisnya yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Kota Prabumulih dan berada pada jalur vital yang menghubungkan kawasan industri di Muara Enim dengan kawasan-kawasan lain di Sumatera Selatan.
Dengan letaknya yang dekat dengan kawasan industri dan transportasi, Gelumbang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di provinsi ini.
Kawasan ini juga bisa menjadi zona hinterland untuk mendukung perkembangan Kota Prabumulih dan bahkan Palembang di masa depan.
Selain itu, keberadaan akses jalan nasional dan jalur kereta api juga memperkuat posisi Gelumbang sebagai simpul logistik dan distribusi barang, terutama untuk produk-produk hasil pertanian dan perkebunan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski berbagai persyaratan telah dilengkapi, hingga kini belum ada kepastian mengenai pencabutan moratorium DOB dari pemerintah pusat.
Gelumbang hanya satu dari puluhan daerah lain di Indonesia yang antre untuk disahkan menjadi daerah otonomi baru.
Komisi I DPRD Sumatera Selatan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini.
Ketua Komisi I menyebutkan bahwa pemekaran wilayah, terutama di kawasan strategis seperti Gelumbang, bukan hanya memenuhi aspirasi masyarakat, tapi juga bagian dari strategi nasional untuk pemerataan pembangunan.
“Kami siap menyampaikan kembali urgensi pembentukan Kabupaten Gelumbang kepada DPR RI dan Kemendagri,” ujar seorang anggota Komisi I saat ditemui dalam forum dialog publik.
Dukungan dari Enam Kecamatan dan 76 Desa
Enam kecamatan yang tergabung dalam rencana ini semuanya telah menyatakan komitmen dan dukungan tertulis, baik dari tokoh masyarakat, kepala desa, maupun badan permusyawaratan desa (BPD).
Surat keputusan resmi dari 76 desa menjadi bukti bahwa rencana ini bukan sekadar ide elit, tapi hasil aspirasi nyata dari masyarakat bawah.
Kecamatan Gelumbang sebagai pusat pemerintahan juga telah memiliki fasilitas dasar yang memadai, seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya yang siap dimaksimalkan.