Dari angka tersebut, sekitar 150 ribu rekening dikategorikan sebagai rekening nominee—yakni rekening yang dijual atau dibeli oleh pihak lain secara ilegal, atau diperoleh melalui peretasan dan cara-cara melawan hukum lainnya.
BACA JUGA:Viral Pemblokiran Rekening Bank Secara Massal: Ini Penjelasan Lengkap dari PPATK
BACA JUGA:Dalam 3 Bulan Perputaran Uang Judi Online Capai Rp47 Triliun: PPATK Catat 39 Juta Transaksi Judol
Lebih parahnya, 50 ribu di antaranya merupakan rekening dormant yang kemudian diaktifkan kembali untuk menampung dana dari kejahatan keuangan.
“Kami melihat ada pola yang berulang. Rekening tidak aktif dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena dianggap tidak diawasi secara ketat,” ungkap Natsir.
Rekening Instansi Pemerintah Tak Luput dari Temuan
PPATK juga mencatat ada lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang termasuk dalam kategori dormant.
Total dana yang mengendap di rekening-rekening tersebut mencapai Rp500 miliar.
BACA JUGA:PPATK Ungkap 2000 Rekening Penampung Uang Bisnis Judi Online di Indonesia, Termasuk Milik Inisial
Temuan ini mengindikasikan lemahnya tata kelola keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan dana publik oleh institusi pemerintahan.
Natsir menegaskan pentingnya audit dan pengawasan berkala atas seluruh rekening pemerintah.
PPATK Desak Penguatan Pengawasan dan Edukasi Nasabah
Menanggapi temuan tersebut, PPATK menyerukan agar sektor perbankan memperkuat sistem pengawasan terhadap rekening dormant.
Salah satunya melalui kebijakan Know Your Customer (KYC) yang lebih menyeluruh serta pengawasan transaksi secara real-time.
BACA JUGA:Antisipasi Aliran Uang Haram: Strategi Bawaslu dan PPATK untuk Pilkada Serentak 2024
BACA JUGA:PPATK Kirim Temuan Indikasi TPPU Pegawai Kemenkeu Rp300 Triliun, Ini Kata Ivan Yustiavandana...
Selain itu, edukasi terhadap nasabah juga dinilai penting. PPATK meminta masyarakat lebih aktif dalam menjaga keamanan dan kepemilikan rekening masing-masing.