Warga Lubuklinggau Sambut Positif Pembatalan Konversi Kompor Listrik
Reza Melda, warga Lubuklinggau.-Palpos.id-
LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Pembatalan program konversi energi dari kompor LPG 3kg ke kompor listrik, disambut positif hampir semua lapisan masyarakat. Termasuk juga masyarakat di Kota Lubuklinggau.
Pasalnya program tersebut sejak awal banyak ditentang oleh berbagai lapisan masyarakat dan dinilai hanya proyek yang menguntungkan pribadi dan kelompok tertentu.
"Sama sekali program yang tidak pro rakyat, tetapi program semau gue, terserah masyarakat susah yang penting gue dan kelompok gue senang," ungkap Reza Melda (26), warga Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Selatan I, Kota Lubuklinggau, Rabu 28 September 2022.
Menurut wanita yang biasa disapa Melda ini, sebagai masyarakat yang diberikan bantuan tentu senang-senang saja menerima.
BACA JUGA:PLN Batalkan Program Kompor Listrik
"Tetapi apakah kemudian bantuan itu bermanfaat dan bisa dimanfaatkan atau tidak, itu yang harus digaris bawahi," ujarnya.
Dikatakan Melda, bila program pengalihan kompor LPG 3kg ke kompor listrik tersebut benar-benar terealisasi, patut dipertanyakan bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak.
Sebab, kategori masyarakat miskin rata-rata menggunakan listrik bersubsidi yang kapasitas dayanya hanya hanya 450 VA.
"Lantas dasar pembagian kompor listrik ini apa, mengurangi subsidi LPG dengan menghapus juga subsidi listrik?," tanyanya.
BACA JUGA:Program Kompor LIstrik Batal, Yan : PLN Harus Rasakan Lebih Dulu Penggunaan Kompor Listrik
Dengan penggunaan kompor listrik tentu listrik dengan daya 450 VA tidak bisa digunakan artinya harus ada penambahan daya yang otomatis juga daya diatas 900 VA tidak disubsidi oleh pemerintah.
"Ini sama saja mau membunuh masal masyarakat miskin di Indonesia," tegas Melda lagi.
Bukan hanya itu, celetuk Ratna (27), warga Kelurahan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura). Penggunaan kompor listrik tentu disertai dengan peralatan masak yang juga diperuntukan kompor listrik.
"Panci, teko, dan peralatan masak lain tentunya harus diganti, apakah ini juga tidak memberatkan masyarakat miskin," kata Ratna.
BACA JUGA:PLN Laksanakan Arahan Pemerintah Fokus Ujicoba Kompor Listrik
Kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat ini, memang sudah seharusnya dibatalkan pemerintah.
"Terimakasih kebijakannya dibatalkan, terimakasih pembuat kebijakan masih ada rasa malu dan menggubakan akal sehatnya untuk tidak lebih menyengsarakan rakyat," pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: