Baru Terinput 1.907 Data Honorer

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten MUARA ENIM, menyampaikan baru 1.907 data tenaga honorer yang terinput sampai waktu yang ditentukan. Sisanya, belum bisa karena kesalahan data dari para honorer tersebut.

Selain itu, beberapa tenaga honorer nampak mendatangi kantor BKPSDM Kabupaten MUARA ENIM untuk melakukan perbaikan data. Hal tersebut tetap dilakukan sembari menunggu petunjuk lebih lanjut dari pihak BKPSDM.

Kepala BKPSDM MUARA ENIM, Harson Sunardi mengatakan, bahwa batas waktu yang diberikan adalah hingga 30 september 2022. “Sampai batas itu, memang total ada 5.195 data honorer yang masuk,” ujar Harson, Kamis (6/10).

Lanjutnya, hanya saja selama waktu itu baru 1.907 data honorer yang terinput, artinya sisanya ada sebanyak 3.288 yang tidak terinput. Karena batas waktunya hanya hingga 30 September dan portal akunnya ditutup.

“Maka BKPSDM berinisiatif untuk mengajukan konpensasi dan bersurat ke Kemenpan RB dan juga BKN untuk dibukakan akun kembali agar bisa mengimput kembali. Permasalahan ini (Penginputan) nasional bukan hanya dialami MUARA ENIM saja,” ungkapnya.

Surat tersebut sudah diajukan awal oktober 2022 dan sekarang masih menunggu balasan, bisa saja disetujui bisa saja tidak. “Tapi, sembari menunggu itu, kami memfasilitasi dan memanggil honorer yang tidak terinput datanya tersebut untuk melakukan perbaikan di kantor ini,” ulasnya.

Sehingga, lanjutnya, ketika surat itu dibalas dan ada konpensasi maka data yang sudah valid itu bisa langsung dikirim. “Kita berusaha dulu, kelanjutannya belum tahu karena itu sifatnya pendataan, belum tahu apa petunjuk selanjutnya, apakah akan diangkat PPPK atau mungkin ada solusi lain,” katanya.

Menurutnya, yang membuat sedikitnya data yang terinput tersebut, lantaran jaringan yang lemot karena dibuka se-Indonesia. “Data yang disampaikan ke BKPSDM itu juga lambat dari setiap OPD. Selain itu banyak data yang tidak diisi sesuai format yang diberikan, misalnya tempat lahir yang seharusnya Kabupaten yakni MUARA ENIM tapi dibuat nama daerah, misal Semende,” ulasnya.

Beberapa kendala lain bahwa operator dari setiap OPD memasukkan semua nama honorer. “Padahal ada klasifikasinya, misalnya keamanan, supir dan tenaga kebersihan semua dimasukkan. Dengan alasan tidak enak hati jadi dimasukkan semua, sehingga menambah beban tugas dari BKPSDM, termasuk waktu kerja sesuai SK bahwa terhitung 31 Desember 2021 masa kerjanya sudah satu tahun, ada yang bulan mei 2021 baru masuk juga didata padahal itu tidak sesuai dengan permintaan,” ungkapnya.

Beberapa OPD yang data tenaga honorer yang sama sekali belum terinput adalah Dinas Perlidungan Perempuan dan Anak, Rumah Sakit, Dinas Perkim dan Dinkes. “Mereka semua sudah dipanggil untuk melakukan perbaikan data,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang tenaga honorer dari SMP 2 Cahaya Alam Semende, Marhidah mengatakan bahwa dirinya merupakan tenaga honorer yang bertugas di tata usaha sekolah. “Ya katanya disuruh perbaikan data, ya kami juga masih binggung dan tentunya berharap banyak bisa diangkat sebagai PPPK,” pungkasnya.

Sumber: disway.id