Dampak Aktivitas PLTU, Pohon Karet Mati Terendam Banjir

 

Dalam hal ini, bukan berarti pihak perusahaan tidak mentolelir tapi karena ini sudah di penghujung tahun dan pihaknya ingin memastikan, maka timbullah penawaran yang disepakati tadi.

 

"Memang sebenarnya yang saya tahu, selama saya ditunjuk sudah 4 kali negoisasi, ini yang kelima kali, prosesnya cukup panjang, jujur saja kemampuan perusahaan untuk saat ini, baru sampai disitu," katanya.

 

Sementara itu, Kepala dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kurmin mengatakan, bahwa keberadaannya adalah hanya sebagai mediasi atas permasalahan kompensasi, ganti rugi atau pembebasan lahan. Rapat membahas permasalahan ini sudah berlarut-larut, untuk itu kalau bisa secepatnya di selesaikan. Sebab pihaknya menilai tuntutan warga masih dalam hal kewajaran, lain halnya sudah tidak dalam hal kewajaran. 

 

Memang dalam hal ganti rugi tidak harus saklak dengan Pergub No 40 tahun 2017, namun setidaknya sebagai dasar para pihak dalam melakukan ganti rugi. Pada intinya, kalau para pihak sepakat maka permasalahan bisa diselesaikan.

 

Dalam rapat kali ini, kata Kurmin, bahwa saudara Arifai masih belum sepakat dan belum mau menerima kompensasi tersebut, sedang Nusmir menerima kompensasi senilai Rp 85 juta dengan catatan jika lahan kembali rusak dan tidak ada pembersihan atau sama saja dengan kejadian sebelumnya maka pihaknya akan kembali menuntut pada 2023 mendatang, dengan konsekuensi pihak perusahaan harus membayarkan kompensasi tersebut paling lambat akhir Desember 2022. (*)

Sumber: