Putusan MK Bocor, Mahfud MD Bilang Begini...

Apalagi mau bertanya tentang vonis yang belum dibacakan sebagai vonis resmi.

BACA JUGA:10 Kota Tertua di Indonesia, Nomor 6 Pernah Bertempur dengan Pasukan Mongol

Dengan alasan itu, Mahfud minta agar masalah ini diusut tuntas. Dan MK harus menyelidiki sumber informasi yang didapat Denny Indrayana.

Seperti diberitakan sebelumnya Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) mengaku, mendapatkan informasi kalau Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.

Menurutnya, sebelum diputuskan untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup, sempat terjadi perbedaan pendapat dan pembahasan yang alot.

BACA JUGA:Isu Jumlah Pelaku Perampokan di Senda Mukti Lebih dari 4 Orang, Ini Penjelasan sat Reskrim

"Dengan kembali ke sistem proporsional tertutup, maka dalam pemilu yang akan datang masyarakat hanya akan coblos partai politik," ujarnya.

Menurut Denny, dia mendapat informasi penting dimana MK telah memutuskan untuk menggunakan sistem lama yakni proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

BACA JUGA:Persiapan Hari Jadi Palembang, Dewa Imbau OPD dan Camat Ajak Masyarakat Sambut dengan Meriah

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Bukan hanya masalah pemilu tertutup, Denny juga membocorkan beberapa isu yang akan terjadi kedepannya.

Diantaranya soal perpanjangan masa jabatan KPK, serta masalah peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat.

BACA JUGA:iPhone 13, Usung Konfigurasi Kamera Ganda, dengan Resolusi Tajam, Cocok untuk Foto di Alam

"KPK telah dikuasai. Dimana pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun," katanya. 

Sumber: