Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Satker Optimalkan Kinerja Secara Akuntabel

Palembang, Palpos.ID - Dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian pemerintah menjju gold governance, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selata , Ilham Djaya tak henti-hentinya mendorong seluruh jajaran agar melakukan peningkatkan pencapaoan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hal tersebut dikatakannya ketika membuka kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rabu (14/6) di Beston Hotel Palembang.

Dijelaskan Kakanwil Ilham bahwa SAKIP merupajan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

BACA JUGA:8 Destinasi Wisata di Kota Batam Calon Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, Ini Lokasinya...

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap pengguna keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

"SAKIP adalah bentuk pertanggungjawaban instansi terhadp anggaran yang diterima, ada output dan outcome dari apa yang direncanakan dan dianggarkan, sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan hasil kerja tersebut," tutur Ilham.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan asalah 78.02 presikat BB. 

BACA JUGA:Horas! Ini 26 Bahasa Batak yang Harus Kamu Tahu Sebelum ke Sumatera Utara

"Alhamdulillah nilai SAKIP Kanwil Sumsel lebih tinggi dari nilai SAKIP Kemenkumhan, yaitu 77.54. Nilai ini nerkat akuntabilitas kinerja dari seluruh satuan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan," ujar Ilham mengapresiasi.

Dilanjutkan Mantan Kalapas Merah Mata tersebut, bahwa suksesnya sistem pemerintah yang akuntabel adalah hasil sinergi seluruh pegawai yang juga akuntabel berkompeten dan memiliki komitmen untuk mendukung aistem akuntabilitas organisasi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kemenkumhan Sumatera Selatan, khususnya pada Operator SAKIP.

BACA JUGA:Tradisi Palembang Bingen, Menidurkan 7 Janda 7 Hari 7 Malam di Rumah Baru

Besar harapan saya kegiatan ini dapat menjadi bekal rekan-rekan semua sehingga dapat menjadi bekal rekan-rekan semua sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP di tahun mendatang diatas nilai minim yang ditetapkan pemerintah, yaitu 80.01," tutupnya.

Kepala Bagian Program dan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Yulizar dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap sistem Akubtabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus untuk menetapkan komitnen bersama dalam menyusun dokumen LKjIP tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor wilayah Kemenkumham Sumsel.

Sumber: