Kelas BPJS Dihapus, Dewan Sumsel Minta Pemerintah Lakukan Ini

Menurut David, penyatuan harga penyatuan klas BPJS ini memang belum disetujui Presiden RI. Dan sebelum diterapkan, harus dikaji dengan benar.

BACA JUGA:'Gerbong' Ridho-Fikri Kembali Bergerak

"Kebijakan penyatuan satu harga klas BPJS 1,2 dan 3, menjadi satu tarif itu belum disetujui oleh Presiden," ujar David.

Namun,  politisi partai Golkar ini menyebut, karena penyatuan kelas BPJS ini merupakan  keputusan kementrian.

Maka, lanjut David, kebijakan ini bisa dipastikan akan memberatkan masyarakat. Karena,  akan ada kenaikan tarif BPJS.

Dengan tidak adanya kelas, dan pemerlakukan satu tarif, maka David berharap. Kualitas kelas yang dipilih adalah klas yang satandar.

"Saya harap kelas yang akan dipilih adalah kelas yang standar. Yakni bukan kelas yang mahal dan bukan pula kelas yang rendah," ujarnya.

Sebelum kebijakan ini benar benar disetujui dan disahkan. Semuanya harus dikaji dengan benar.

Baik dampak baiknya, maupun dampak buruk yang akan terjadi dari kebijkan tersebut.(del) penyatuan kelas BPJS ini merupakan  keputusan kementrian dan diikuti dengan kenaikan tarif.

Maka, besar kemungkinan kebijakan ini akan menambah beban masyarakat.  .

Dengan tidak adanya kelas, dan pemberlakuan satu tarif, maka David berharap. Kualitas kelas yang dipilih adalah klas yang satandar.

"Saya harap kelas yang akan dipilih adalah kelas yang standar. Yakni bukan kelas yang mahal dan bukan pula kelas yang rendah," ujarnya.

Sebelum kebijakan ini benar benar disetujui dan disahkan. Semuanya harus dikaji dengan benar.

Baik dampak baiknya, maupun dampak buruk yang akan terjadi dari kebijkan tersebut. ***

Sumber: