Harga HET Elpiji Berbeda Begini Tanggapan Dewan

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Perbedaan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg (subsidi) yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) belakangan menuai protes dari berbagai kalangan.

Pasalnya Harga HET tersebut dinilai terpaut jauh dengan Harga Jual Eceran (HJE) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Akibatnya harga subsidi yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dinilai tidak berdampak pada masyarakat. Karena begitu sampai ke masyarakat harga LPG 3 kg sudah terlalu tinggi.

BACA JUGA:Alhamdulillah Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuklinggau Dipastikan Berlanjut, Perjalanan Bisa Lebih Cepat

Kondisi itu membuat beberapa kalangan mendesak agar harga LPG dibuat satu harga. Sehingga subsidi yang diberikan pemerintah bisa dinikmati masyarakat.

Menanggapi masalah itu, anggota DPRD Lubuklinggau H Merismon menegaskan bahwa ada dua pokok persoalan dalam hal itu.

Pertama soal HET yang berbeda disetiap daerah. Hal itu menurut Merismon disebabkan kondisi wilayah dan jangkauan sasaran pendistribusian dari Depo Pertamina ke titik sasaran yang berbeda.

BACA JUGA:Tradisi Palang Pintu Buka Acara Welcome and Farewell Parade Kapolres Lubuklinggau

"Selain jarak tempuh dan medan yang harus dilalui setiap daerah berbeda-beda hal ini yang menyebabkan perbedaan HET dari satu daerah dan daerah lainnya," jelas Merismon.

Kedua, HET yang tinggi ini tambah Merismon semakin tinggi setelah sampai ke masyarakat. Karena pedagang juga mengharapkan keuntungan dari eceran penjualan elpiji.

"Harga eceran di tingkat pedagang ini sudah tidak diatur lagi, pedagang juga tentu menginginkan keuntungan dari elpiji yang diecer," ungkap Merismon.

BACA JUGA:Diduga Malu Terlilit Hutang, Marningsih Memilih Jalan Akhir Ini

Hal inilah lanjutnya, yang membuat HJE elpiji 3 kg jadi tinggi jauh diatas HET.

Agar harga eceran elpiji tersebut tidak terpaut jauh dengan HET, ditegaskan Merismon, maka harus dilakukan mekanisme sebenar-benarnya dalam pendistribusian elpiji tersebut.

"Itu artinya perlu dilakukan pendataan dan hanya mereka warga miskin yang bisa membeli elpji subsidi," tegas Merismon.

BACA JUGA:Biasa Mandi di Sungai Remaja Kelurahan Ulak Lebar Malah Tenggelam, Ditemukan Sudah Tidak Bernyawa

Mekanismenya seperti apa bisa saja dilakukan sebagaimana penyaluran pupuk subsidi. Begitupun dengan BBM, hanya kendaraan tertentu yang bisa menggunakan BBM tertentu.

"Artinya apa yang membuat harga elpiji itu tinggi dan terpaut jauh diatas HET karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran," tegasnya.

Dengan demikian, tambahnya dikembalikan lagi ke masyarakat. "Kita ingin distribusi elpiji ini disesuaikan dengan mekanisme seharusnya atau biarkan seperti ini," katanya.

BACA JUGA:Nanan Janji, Rekomendasi Bersama Pemekaran Sumselbar Dikeluarkan Sebelum Habis Masa Jabatannya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lubuklinggau Hambali Lukman, mengatakan bahwa dia mendukung keinginan masyarakat untuk penerapan elpiji satu harga. Namun hal itu tentu akan disesuaikan dengan mekanisme yang ada.

"Dengan begitu disetiap daerah tidak ada lagi perbedaan HET dari daerah satu dan daerah lainnya," tegas Hambali.

Sehingga tambahnya tidak ada lagi spekulan-spekulan yang bisa meraup keuntungan lebih dari eceran elpiji.

BACA JUGA:ASN Sudah Tidak Sabar Menunggu Realisasi Kenaikan Gaji

"Dengan begitu masyarakat dapat menikmati harga subsidi yang diberikan pemerintah," pungkasnya. *

Sumber: