TERBARU ! Pembentukan Provinsi Kepri Barat Pemekaran Kepulauan Riau, 1 Kota dan 4 Kabupaten Bergabung

TERBARU ! Pembentukan Provinsi Kepri Barat Pemekaran Kepulauan Riau, 1 Kota dan 4 Kabupaten Bergabung

Wacana pembentukan Provinsi Kepri Barat pemekaran Kepulauan Riau, 1 kota dan 4 kabupaten bergabung-Foto : Tangkapan layar Youtube @kQ guwatalk-

KEPRI, PALPOS.ID – Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Barat kembali mengemuka.

Wacana ini menggabungkan 4 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Batam Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Kundur, dan Kabupaten Meranti.

Pemerintah daerah berencana menjadikan Kota Batam sebagai ibukota provinsi yang baru terbentuk ini.

BACA JUGA:HOT NEWS ! Calon Provinsi Sultim Pemekaran Sulawesi Tengah, Morowali Opsi Calon Ibukota Provinsi

Kota Batam memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, berkat posisinya yang berada di zona perdagangan internasional.

Keunggulan strategis Kota Batam yang berada di lintas perdagangan internasional memberikan potensi bagi wilayah ini untuk berkembang tanpa hanya mengandalkan sumber daya alam.

Sebagai contoh, skenario pembangunan kawasan maju sudah dimulai sejak 1970-an, memanfaatkan letaknya yang strategis di Asia Tenggara.

BACA JUGA:KABAR GEMBIRA ! Moratorium Pemekaran Daerah Akan Dicabut oleh Pemerintah Pusat?

Wacana pemekaran Provinsi Kepri Barat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah dan potensi yang ada.

Termasuk kekayaan sumber daya alam dan budaya. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan provinsi Kalimantan Barat di timur, serta Singapura, Malaysia, dan provinsi Riau di barat.

Keberagaman batasan ini mencerminkan posisi strategis provinsi ini dalam geopolitik regional.

BACA JUGA:Moratorium DOB Terkecuali Papua : 4 Kabupaten Usulkan Provinsi PBT, Berikut Potensi 4 Kabupaten

Penggabungan 4 kabupaten dan 1 kota dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Barat diharapkan membawa dampak positif bagi pengelolaan wilayah dan pelayanan publik.

Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan dan pembangunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: