Potensi Bomberay: Calon Ibukota dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Papua Barat Tengah Pemekaran Papua Barat

Keseriusan para pemimpin daerah ini terhadap pembentukan DOB baru ini terlihat dari komitmen mereka untuk mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung tim percepatan pembentukan calon DOB Provinsi Papua Barat Tengah.

BACA JUGA:Usulan Provinsi PBT Pemekaran Papua Barat : 5 Fakta Unik Kabupaten Fakfak yang Jarang Diketahui

Kota yang diusulkan menjadi ibukota Provinsi Papua Barat Tengah adalah Bomberay, yang terletak di antara Gunung Mbaham dan Gunung Nabi. 

Kawasan ini memiliki luas 2.574 km² dan berada di posisi tengah yang menjadi pusat pertumbuhan untuk keempat kabupaten tersebut.

Dari segi sejarah dan budaya, Bomberay merupakan salah satu dari tujuh wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat. 

Sebagai tempat pertemuan suku-suku besar di wilayah Papua Barat, wilayah ini telah lama membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, pemekaran provinsi menjadi langkah yang sangat penting.

Selain aspek sejarah dan budaya, pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah juga memiliki relevansi geostrategis dalam memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Secara sosial, Bomberay sebagai ibukota calon provinsi ini telah mendapat dukungan kuat dari masyarakat adat yang memiliki hak ulayat. 

Masyarakat setempat bahkan bersedia menyumbangkan lahan seluas 200.000 hektare untuk ibukota Provinsi Papua Barat Tengah.

Selain itu, Bomberay juga memiliki rencana untuk membangun bandara baru, yang akan mendukung pengembangan wilayah kabupaten-kabupaten di sekitarnya, seperti Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Wondama.

Bandara ini juga diharapkan dapat melayani penerbangan internasional dan menjadi pusat penghubung untuk penerbangan antar-provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, proposal untuk Provinsi Papua Barat Tengah dan ibukotanya di Bomberay adalah inisiatif yang serius yang didukung oleh para pemimpin daerah dan masyarakat setempat. 

Namun, perlu diingat bahwa pemerintah pusat hingga saat ini belum mencabut moratorium terkait daerah otonomi baru di Papua.

Pemekaran wilayah terus menjadi topik yang dibahas di Papua, dengan harapan bahwa daerah-daerah otonom baru ini dapat mengukuhkan diri sebelum melanjutkan pemekaran wilayah lebih lanjut.

Sumber: