Alasan 8 Lembaga Swasta dan Pemerintah Dukung MBKM

PALEMBANG, PALPOS.ID - Persoalan- persoalan yang diidentifikasi bersama dalam MSD oleh perguruan tinggi san para mitranya umumnya adalah masalah kemiskinan, kualitas sumberdaya manusia (SDM), potensi wisata yang tidak dikelolah, persoalan sampah, dan kualitas udara yang buruk.

Dari sejumlah persoalan itu, beberapa kelompok diskusi sepakat untuk menjalankan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (BMKM) dalam bentuk kegiatan pembelajaran, seperti magang, KKN Tematik, dan Proyek Membangun Desa.

Untuk itu, ada delapan lembaga pemerintahan, bisnis, dan sosial siap membantu pelaksanaan program MBKM Mandiri di empat provinsi di Sumatera Bagian Selatan yakni Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka- Belitung.

Kesiapan itu, terungkap dalam acara dialog multi pihak (Multistakeholder dialogue –MSD) Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Bagian Selatan. 

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Analisis Kebijakan Tekait Persoalan Hukum dan HAM di Sumsel

Delapan Lembaga yang menyatakan komitmennya adalah BRI, PGN, Orbit Future, OKU Pulp and Paper Mills, Toyota 2000, dan South Sumatera American Alumni (SS-AAC), SMA dan SMK Xaverius Palembang. 

Acara MSD tersebut merupakan kelanjutan dari acara sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) MBKM Mandiri yang dilakukan dua hari sebelumnya. 

Acara Sosialisasi, Bimtek dan MSD ini diselenggarakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PRIN Palembang pada Senin- Rabu, 18- 20 September 2023. 

Sosialisasi dan Bimtek MBKM MAndiri diselenggarakan agar Perguruan Tinggi dan para pihak yang terkait mampu untuk melaksanakan MBKM Mandiri di kampusnya masing- masing bekerja sama dengan para mitra yang siap. 

BACA JUGA:Komitmen Kemenkumham Sumsel dalam peningkatan citra instansi

MBKM Mandiri diselenggarakan untuk memenuhi hak mahasiswa untk belajar maksimal dua semester di luar program studinya. 

MSD diselenggarakan untuk mempertemukan para pihaknya, yakni perguruan tinggi, pemerintah, sector bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, agar mereka duduk bersama mendiskusikan  apa yang bisa dilakukan bersama untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka. 

Kepala LDikti Wilayah II, Iskhaq Iskandar mengatakan bahwa MBKM sudah berjalan  di Wilayah LLDikti II, tetap memang masih harus didorong dan dikembangkan.

“Kami LLDikti II khususnya, mendapatkan mandate agar menjadi katalisator MBKM Mandiri di wilayah tugas kami. Kegiatan MSD ini adalah bagian dari usaha agar MBKM bisa berjalan dengan dengan baik diwilayah LLDikti II,” tutur Iskhaq. 

Sumber: