Dampak Debu Hauling Batubara di Desa Pangkalan Bayat Buat Warga Menderita Tak Berujung

 

BACA JUGA:Kunjungan Tim Komisi II DPR RI Segera Selesaikan Polemik Perbatasan Kabupaten Muba dan Muratara

BACA JUGA:Dampak Jalan Batubara PT MMJ Kabupaten Muba: Masyarakat Hidup dalam Ancaman Debu Berbahaya

    1.Dampak Debu Batubara: Warga di Desa Pangkalan Bayat mengalami dampak debu dari hauling batubara yang beroperasi sejak tahun 2018. Debu ini mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga, serta merusak tanaman seperti karet dan kelapa sawit.

    2.Tidak Ada Kompensasi: Meskipun hauling batubara telah mendapatkan izin pinjam pakai dari pemerintah pusat, warga Pangkalan Bayat mengeluh bahwa mereka belum menerima kompensasi atau pemberitahuan resmi mengenai dampak yang mereka alami.

    3.Kebun Rusak dan Produktivitas Menurun: Debu dari jalan batubara telah merusak kebun karet dan kelapa sawit warga, mengurangi produktivitasnya secara signifikan. Penghasilan dari kebun karet turun hingga 50% sejak jalan batubara beroperasi.

    4.Gangguan Kesehatan: Warga, khususnya anak-anak dan cucu-cucu, rentan terkena penyakit akibat debu yang berasal dari jalan batubara. Gangguan kesehatan seperti batuk, demam, dan penyakit lainnya sering terjadi.

 

BACA JUGA:Angkutan Batubara Ilegal Kembali Diamankan Polres Muara Enim

BACA JUGA:Keluhkan Angkutan Batubara yang Parkir di Pinggir Jalan, Warga: Bikin Macet dan Lakalantas

    5.Kesulitan Melapor: Warga telah mencoba melapor ke PT Bumi Persada Permai (BPP) yang memiliki izin hauling, tetapi jawabannya adalah bahwa ini bukan tanggung jawab mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan warga, karena lalu lintas hauling batubara berlangsung 24 jam sehari.

    6.Permintaan Peninjauan Kembali: Pemerintah Desa Pangkalan Bayat mengirim surat kepada Anggota Komisi II DPRD Muba untuk memfasilitasi peninjauan ulang atas operasi hauling batubara tersebut.

    7.Harapan untuk Peninjauan Ulang: Warga berharap agar jalan batubara yang melintas di desa mereka ditinjau ulang. Mereka juga menginginkan tindakan seperti penyiraman rutin untuk mengurangi debu yang terbentuk.

    8.Tidak Ada Bantuan atau Kompensasi: Warga mengeluh bahwa mereka tidak menerima bantuan atau kompensasi apa pun dari PT MMJ, pengelola jalan batubara, untuk mengatasi dampak yang mereka alami.

 

BACA JUGA:Ratusan Truk Batubara Nekat Terobos Massa di Jalinteng Baturaja

BACA JUGA:Tak Ada Lagi Angkutan Batubara Melintas di OKU

Situasi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh warga desa yang terdampak oleh aktivitas pertambangan seperti hauling batubara dan perlu adanya tindakan yang lebih besar untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. *

Sumber: