Dampak Penambangan Emas Ilegal Terhadap Lingkungan dan Nelayan di Nagari Muaro Kiawai Di Pasaman Barat

BACA JUGA:9 Fakta Menarik dari Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumbar

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Ini Jumlah Penduduk dan Kecamatan Siap Gabung...

 

Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemerintah pusat melalui provinsi untuk mengetahui potensi tambang yang ada. Inventarisasi ini akan membantu dalam pengelolaan tambang yang lebih efisien, menghindari tumpang tindih, dan memastikan bahwa izin pertambangan diberikan dengan cermat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Potensi Tambang yang Besar di Pasaman Barat

Potensi tambang di Pasaman Barat cukup tinggi, mencakup tambang emas, mangan, dan berbagai jenis mineral berharga lainnya. Namun, banyak potensi ini masih belum bisa dimanfaatkan karena status kawasan sebagai hutan lindung dan peraturan yang tidak memperbolehkannya.

Penegakan Hukum dan Razia untuk Mengatasi Penambangan Tanpa Izin

Untuk menertibkan penambangan tanpa izin, pihak berwenang sering melakukan razia bersama kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Namun, seringkali ada kendala dalam menjalankan razia, karena informasi sering bocor dan aktifitas penambang dihentikan sementara saat razia dilakukan. Hal ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat dan disiplin masyarakat untuk menghindari penambangan ilegal.

 

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan Pilih Provinsi Puncak Andalas atau Sumatera Tengah

BACA JUGA:2 Wisata Eksotis Kabupaten Solok Selatan Daerah Calon Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Sumatera Barat

Jadi, penambangan emas ilegal di Nagari Muaro Kiawai, Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah menghasilkan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan nelayan setempat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, memberlakukan sanksi yang tegas, dan melibatkan gugus tugas yang melibatkan semua pihak.

Selain itu, inventarisasi kawasan tambang oleh pemerintah dan penegakan hukum yang lebih ketat dapat membantu mengatasi penambangan ilegal dan melindungi lingkungan yang rentan.

Semua upaya ini adalah langkah positif dalam menjaga potensi tambang yang ada sambil menjaga keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di Nagari Muaro Kiawai.

 

BACA JUGA:2 Etnis Tinggal di Kabupaten Solok Selatan Daerah Calon Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Sumatera Barat

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan Daerah Calon Provinsi Baru Kaya Emas dan Perak

Pemekaran Kabupaten Pasaman Utara: Perjuangan Menuju Kabupaten Otonomi Baru di Sumbar.

Meskipun tidak ada pemekaran provinsi, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyaksikan beberapa kabupaten melakukan pemekaran wilayah. Salah satu contoh pemekaran yang tengah digalang adalah pemekaran Kabupaten Pasaman Barat, yang akan membentuk Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberi nama Kabupaten Pasaman Utara.

Pemekaran wilayah ini masih dalam perjuangan yang berlanjut, meskipun moratorium DOB masih berlaku dari Pemerintah Pusat. Kabupaten Pasaman Utara, setelah terbentuk, akan memiliki luas wilayah mencapai 2.2 ribu kilometer persegi.

Sumber: