Kalaksa BPBD Sumsel : Hujan Belum Merata di OKI, Ada 32 Hotspot Hari Ini

SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, M Iqbal Alisyahbana menyebut, hujan di daerah Kabupaten OKI belum merata dibandingkan daerah lain.

Menurut Eks Sekretaris BPBD Sumsel ini juga, selain cuma sedikit, ada tempat di daerah Kabupaten OKI yang belum tersentuh hujan yakni Jungkal, Kecamatan Pampangan.

 "Tadi saya sampaikan, kondisi hujan di wilayah Sumsel khususnya di OKI cuma sedikit. Terutama di daerah seperti Jungkal belum tersentuh hujan," ungkapnya kepada awak media saat berada di Manggala Agni Daops OKI, Minggu (12/11/2023).

BACA JUGA:Tinjau Karhutla di OKI, Menteri LHK : Tahun Ini 80 Persen Hotspot Jadi Fire Spot

Ia menambahkan, pada hari ini terdapat 50 hotspot di Provinsi Sumsel. Dimana dari jumlah tersebut, 32 Hotspot diantaranya berada di daerah Kabupaten OKI.

"Bisa dibilang ini menurun. Untuk di OKI sebelumnya jumlah hotspot sempat di atas angka 100 bahkan mencapai 200," ujarnya.

Dikatakannya lagi, pada wilayah OKI ada beberapa kecamatan yang menjadi fokus mereka, seperti Pangkalan Lampam, Pampangan, Pedamaran dan Cengal.

BACA JUGA:Warga Jua-Jua Keluhkan Lingkungan Tercemar, Diduga RSUD Kayuagung Buang Limbah B3 Sembarangan

"Hal ini karena, pertama wilayahnya belum ada hujan yang rata. Kemudian, kondisi lahan kebanyakan gambut. Saat sudah terbakar, maka kami baik dari BPBD, Manggala Agni, Polri, dan TNI susah untuk memadamkan," tuturnya.

Masih kata Iqbal, lahan yang terbakar tersebut bisa dipadamkan kalau terendam air. Namun menurutnya,
sumber air menjadi sangat susah karena hari tanpa hujan sudah lama.

Saat disinggung tentang kunjungan Menteri LHK di daerah OKI ? Iqbal menerangkan, dengan kehadiran menteri tersebut merupakan hal yang sangat bagus.

BACA JUGA:Ramai Seruan Boikot Produk Pro Israel, Begini Respon MUI Kabupaten OKI

"Ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah pusat Kementrian LHK, bahwa bencana karhutla bukan cuman menjadi tanggungjawab provinsi dan kabupaten, tetapi juga pemerintah," tutupnya.*

Sumber: