Potret Kabupaten Bone sebagai Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur dan Tiga Strategi Pengembangan Sektor Perikan

Strategi kedua menitikberatkan pada pendayagunaan sumber daya perikanan berdasarkan potensi, permintaan pasar, dan keberlanjutan lingkungan. 

Hal ini mencakup identifikasi potensi perikanan yang dapat dikembangkan, penyesuaian usaha dengan permintaan pasar, dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut.

BACA JUGA:Sejarah dan Perkembangan Sulawesi Selatan Sejak 30.000 Tahun Silam

BACA JUGA:Pertanian & Perkebunan Sulawesi Selatan Terus Berkembang dan Mendominasi Pasar Nasional

Peningkatan SDM dan Keterampilan Usaha dalam Pengelolaan Bisnis Perikanan

Strategi ketiga menekankan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterampilan usaha dalam pengelolaan bisnis perikanan. 

Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, nelayan, dan petani ikan menjadi kunci untuk mengembangkan keterampilan yang relevan, memahami manajemen bisnis, dan menguasai teknologi terkini dalam sektor perikanan.

Potret Kabupaten Bone sebagai Calon Ibukota Provinsi Bugis Timur

Dengan luas wilayah 4.559 kilometer persegi, Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan, 44 kelurahan, dan 328 desa. 

Wilayah ini memainkan peran kunci sebagai calon ibukota Provinsi Bugis Timur, yang akan menjadi pusat administratif baru setelah pemekaran wilayah.

Dengan potongan informasi yang telah diuraikan, artikel ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penyelidikan tambahan, wawancara, dan analisis mendalam untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dampak pemekaran wilayah dan strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bone.

Pembentukan 2 Provinsi Baru di Sulawesi Selatan Wacana Pemekaran untuk Pemerataan Pembangunan.

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji wacana pembentukan 6 provinsi otonomi baru di Pulau Sulawesi. 

Dari keenam wacana tersebut, dua di antaranya berasal dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Meskipun rencana ini dihadang oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, pemekaran di Sulsel dianggap penting untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan rentang kendali pelayanan pemerintahan.

Sumber: