Kembangkan Pariwisata di Kota Lubuklinggau, Direktur PT Linggau Bisa Meminta Dukungan DPR RI

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Direktur PT Linggau Bisa Eddy Syahputra meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk memajukan sektor Pariwisata di Kota Lubuklinggau.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Eddy saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke  Bukit Sulap di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kota Lubuklinggau, Rabu 6 Desember 2023.

Dukungan yang diharapkan oleh Direktur Linggau Bisa ini berupa anggaran melalui kementerian baik melalui event-event yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun akses pinjaman modal kepada PT Linggau Bisa.

BACA JUGA:Kenali 9 Manfaat Konsumsi Buah Delima, Salah Satunya Untuk Mengencangkan Kembangkan Pariwisata di Kota Lubuklinggau Direktur PT Linggau Bisa Meminta Dukungan DPR RIKulit

Soalnya lanjut Eddy, keterbatasan APBD Kota Lubuklinggau,  membuat tawaran penyertaan modal kepada PT Linggau Bisa terpaksa ditolak, dan dia ingin pengembangan objek wisata alam Bukit Sulap dilakukan dengan anggaran dari luar agar tidak me jadi beban APBD.

Sebab lanjutnya, Lubuklinggau yang tidak memiliki Sumber Daya Alam, mengandalkan sektor pariwisata.

Karena itu, PT Linggau bisa membutuhkan dukungan anggaran baik berupa akses pinjaman maupun melalui event atau kegiatan yang diselenggarakan di Kota Lubuklinggau.

BACA JUGA:Inclinator Bukit Sulap Belum Bisa Jadi PAD Lubuklinggau, Ini Penyebabnya

Sehingga pengunjung Objek Wisata di Kota Lubuklinggau diharapkan bisa meningkat dan tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat yang ikut meningkat.

"Mohon kiranya diberikan jalan kita untuk bisa mengakses dapatkan bantuan-bantuan modal dan kerjasama lainnya," kata Eddy.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budi Setiawan, menyampaikan bahwa bidang Pariwisata  tidak masuk ke bidang yang ada di komisi IV DPR RI.

BACA JUGA:Belum Bayar Pajak Dilarang Isi BBM di SPBU, Begini Tanggapan Warga

Selain itu tidak memungkinkan bagi Komisi IV untuk mendukung anggaran ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti PT Linggau Bisa.

"Karena alokasi anggaran untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) saja, itu dari sisa anggaran," ujarnya.

Namun untuk merealisasikan gagasan yang disampaikan oleh Direktur PT Linggau Bisa, Budi menyampaikan agar PT Linggau Bisa selaku BUMD bekerjasama dengan BUMN.*

Sumber: