Ratusan Pemuda Pancasila Demo di Pemkab Ogan Ilir, Desak Hentikan Pembangunan Penangkaran Kera

Mereka juga mendesak kepolisian untuk menangkap atau menindak tegas pembobol Police Line Polres Ol yang diduga dilakukan oleh Eko CS. Selain itu, mereka menuntut agar Dinas Perizinan tidak mengeluarkan izin Amdal dan Izin Usaha kepada PT. Simians Medica.

Ketua MPC PP Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa petisi yang diserahkan pada 30 Oktober 2023 belum mendapatkan tanggapan. 

BACA JUGA:Hasil Simulasi, Ketua KPU Prabumulih : Tungsura Hingga Penggunaan Sirekap Rata-Rata Butuh Waktu 4-5 Jam

BACA JUGA:Banyak Dapat Laporan, KPU Prabumulih Bakal Evaluasi Kinerja PPS dan PPK

"Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk segera menanggapi surat tuntutan ini dan melindungi masa aksi Pemuda Pancasila,"harapnya.

Menyikapi aksi demo ini, Asisten II Setda Pemkab Ogan Ilir, Thahir Ritonga, mengapresiasi aksi solidaritas Pemuda Pancasila.

Ia menyatakan bahwa Pemkab Ogan Ilir dan Bupati membuka diri terhadap segala aspirasi masyarakat. 

Ritonga menegaskan bahwa izin usaha terkait pembangunan penangkaran kera bukan wewenang Pemkab Ogan Ilir, melainkan BKSDA. Ia juga menyebut bahwa hingga saat ini, permohonan izin usaha terkait PT. Simians Medica belum sampai kepada Pemkab Ogan Ilir.

BACA JUGA:Yamaha Rayakan 20 Tahun Legenda dengan Rilis Super Sport R25 dan R3 yang Revolusioner

BACA JUGA:KPU Kota Prabumulih Siap Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024

"Kami Pemkab Ogan Ilir akan melakukan pengajian terkait dampak yang disampaikan oleh para demonstran. Kita akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk membahas bahaya dan potensi dampak dari penangkaran kera secara ilmiah. Aspirasi, masukan, dan saran dari masyarakat akan kita koordinasikan dengan investor penangkaran kera tersebut," katanya.*

Sumber: