Menggali Identitas Tatar Pasundan dalam Dinamika Nama dan Pendidikan: Memahami Provinsi Pasundan

Menggali Identitas Tatar Pasundan dalam Dinamika Nama dan Pendidikan: Memahami Provinsi Pasundan

Menggali Identitas Tatar Pasundan dalam Dinamika Nama dan Pendidikan: Memahami Provinsi Pasundan.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

Legitimasi Inisiasi Pergantian Nama

Inisiasi pergantian nama menjadi Provinsi Pasundan bukan semata aspirasi tanpa dasar hukum. 

Ini diakui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama ibu kota, nama daerah, dan pemindahan ibu kota, serta diatur dalam UU Otda 32/2004 jo UU 23/2014. 

Contoh perubahan nama provinsi seperti Papua menjadi Irian Jaya dan Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam memberikan landasan hukum bagi perubahan ini.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah di Jawa Barat: Antara Harapan Tantangan dan Aspirasi Masyarakat

BACA JUGA:Usulan Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara Berlanjut Meskipun Terhambat Moratorium di Jawa Barat

Perlu diingat, pergantian nama tidak mengubah struktur pemerintahan dan jumlah kabupaten/kota yang sudah ada di Indonesia.

Ini hanya mencerminkan perubahan identitas dan memberikan dorongan positif bagi masyarakat Pasundan untuk lebih menghargai akar budayanya.

Dampak Globalisasi terhadap Identitas Lokal

Prof. Asep Syaifuddin, seorang akademisi terkemuka, menyoroti dampak globalisasi terhadap identitas Tatar Pasundan. 

Sejak 2003, prestasi pendidikan di Jawa Barat terus menurun. Meskipun posisi kemiskinan bertahan di peringkat 15, terlihat adanya kehilangan jati diri di antara masyarakat Pasundan dibandingkan dengan daerah lain seperti Banten, Papua Barat, Nangroe Aceh Darussalam, dan sebagainya.

BACA JUGA:Nicke Widyawati Sosok Dirut Pertamina yang Sukses dan Berpengaruh di Tasikmalaya Jawa Barat

BACA JUGA:Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat Gudang Artis yang Menyimpan Beragam Bakat

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan bahwa persentase partisipasi usia pendidikan SMP di Jawa Barat berada di peringkat 24, kalah dengan Papua Barat dan Aceh. 

Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin yang berada di urutan 15. Muncul pertanyaan kritis, apakah perubahan nama menjadi Provinsi Pasundan dapat mengembalikan kejayaan pendidikan dan menguatkan identitas masyarakat?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: