Gubernur Kalteng Fokus Perjuangkan Pemekaran 2 Provinsi Baru di Akhir Jabatan, Begini Respon Wapres !

BACA JUGA:Pemekaran Daerah Otonomi Baru: Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Siap Menjadi Tiga Wilayah Baru

Gubernur Sugianto Sabran menegaskan bahwa wacana pemekaran ini bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau pribadi, melainkan sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Pada acara pengukuhan KDEKS, Gubernur mengingatkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai aspirasi masyarakat Kalteng terkait pemekaran wilayah.

Rinciannya mencakup rencana pembentukan dua provinsi baru, yaitu Provinsi Kotawaringin Raya dan Provinsi Barito Raya, dengan harapan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Bentuk DOB Kabupaten Kotawaringin Utara

BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah: Menuju Terbentuknya Provinsi Barito Raya dan Kontroversi Dibaliknya

Namun, respon dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengisyaratkan bahwa saat ini masih berlaku moratorium pemekaran daerah otonomi baru, kecuali untuk Papua.

Wapres menjanjikan bahwa jika moratorium tersebut dibuka selama masa jabatannya, Kalteng akan menjadi prioritas pertama.

Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pemekaran wilayah, dan Wakil Presiden menegaskan bahwa Kalteng merupakan wilayah prioritas untuk pemekaran, terutama dilihat dari segi luas wilayahnya yang terlalu besar.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mencegah ketergantungan pada bantuan pusat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Wacana pemekaran di Provinsi Kalteng, meskipun masih dalam tahap evaluasi, tetap menjadi topik yang mendapat perhatian.

Gubernur Sugianto Sabran dan masyarakat Kalteng berharap dukungan dari pemerintah pusat, terutama dari Wakil Presiden, untuk mewujudkan pemekaran wilayah yang dianggap sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah ini.

Wacana pemekaran wilayah ini telah menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Kalteng dan telah disampaikan secara konkret kepada Menteri Dalam Negeri pada tahun 2021.

Meski belum ada kepastian, perbincangan ini menjadi sorotan dan pertimbangan serius dalam merancang tata kelola wilayah di Indonesia.

Perkembangan lebih lanjut terkait pemekaran wilayah Kalteng akan menjadi fokus utama untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber: