Kemenkumham Sumsel Kukuhkan Zona Integritas dengan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja

INFORIAL, PALPOS.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memperkuat komitmen untuk membangun zona integritas dengan menggelar acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja.

Acara yang berlangsung di ballroom Hotel Novotel Palembang pada Selasa pagi ini dihadiri oleh 28 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Sumsel.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, menekankan tanggung jawab bersama untuk membentuk zona integritas di lingkungan kerja masing-masing.

BACA JUGA:Bertegur Sapa Hangat: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ciptakan Keharmonisan dalam Apel Pagi

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Terima Audensi KPU Sumsel, Pastikan Seluruh WBP Dapat Menyampaikan Hak Suaranya

Ia menegaskan bahwa dengan membangun zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dapat menjadi kenyataan.

Sebagai pemimpin, Dr. Ilham Djaya menyatakan keyakinannya bahwa komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai adalah kunci untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menciptakan program yang memberikan dampak positif pada masyarakat.

Ilham menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas tidak hanya memerlukan tekad kuat, tetapi juga komitmen untuk melibatkan seluruh pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja secara berintegritas.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Himpun PNBP Rp12.3 Miliar dari Layanan AHU

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi dan Bimtek Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran

"Tujuannya adalah mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal kinerja secara totalitas dan berintegritas," ujar Ilham di hadapan para Kepala satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi.

Sebagai bukti nyata dari pembangunan zona integritas, Ilham menyampaikan prestasi pada tahun 2023, di mana tiga satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Capaian ini menambah prestasi Kemenkumham Sumsel yang memperoleh predikat WBK sebanyak 8 satker dan 1 satker yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga tahun 2024 jumlah tersebut bisa terus bertambah," harap mantan Kalapas Merah Mata itu.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

BACA JUGA:142 Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Sumsel Ikuti SKN WPFK

Selain fokus pada zona integritas, acara ini juga dirangkaikan dengan Pembukaan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun Anggaran 2023, serta Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara simbolis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Terakhir, Kakanwil Ilham memastikan agar program-program Kementerian dan Prioritas Nasional dapat terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, terutama melalui implementasi Perjanjian Kinerja yang baru saja ditandatangani.

"Implementasi Perjanjian Kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja instansi pemerintah," tutup Ilham.

BACA JUGA:Peringati Hari Ibu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Selenggarakan Upacara di Lapas Perempuan

Sumber: