Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Sumatera Selatan: Meningkatkan Kesejahteraan Bersama

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Terima Audensi KPU Sumsel, Pastikan Seluruh WBP Dapat Menyampaikan Hak Suaranya

Pemerintah provinsi dan Biro Hukum Sumatera Selatan nampaknya telah menyusun rencana yang matang untuk melibatkan seluruh komponen terkait dalam proses pembentukan GTD BHAM dan pelaksanaan P2HAM. 

Rapat koordinasi semacam ini diharapkan dapat menjadi platform untuk diskusi lebih lanjut, penyempurnaan, dan penyesuaian agar implementasi peraturan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan dunia bisnis.

Sebagai bagian dari kesinambungan, komunikasi terbuka dan kolaborasi yang terus-menerus antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah provinsi, dan pihak-pihak terkait lainnya diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan langkah-langkah ini. 

Masyarakat pun diharapkan dapat memantau perkembangan ini dengan harapan bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak asasi manusia di lingkungan bisnis Sumatera Selatan. *

Sumber: