Gelar Bimtek Bagi PTPS se Kota Prabumulih, Komisioner Bawaslu Prabumulih Ingatkan PTPS Pahami Tugas dan Fungsi

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih menggelar bimbingan teknis (bimtek) tentang tugas dan fungsi pengawasan saat pemilihan umum (pemilu), bagi seluruh pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).

Komisioner Bawaslu Kota Prabumulih, Lia Siska Indriani, mengatakan bahwa bimbingan teknis diselenggarakan di enam kecamatan di kota Prabumulih tersebut dilakukan selama tiga hari sejak Minggu 4 Februari 2024 sampai Selasa 6 Februari 2024.

“Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan secara begantian di Fave Hotel dan Hotel Gran Nikita, bimtek tersebut dibuka langsung oleh Ketua dan Komisioner Bawaslu kota Prabumulih,” ungkap Lia Siska Indriani kepada wartawan, Selasa 6 Februari 2024.

Dikatakan Lia Siska Indriani, bimbingan teknis tersebut bertujuan agar seluruh pengawas tempat pemungutan suara emahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya pada saat melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

BACA JUGA:Panduan Memilih yang Efektif dalam Pemilu 2024, Tips dari KPU Kota Lubuklinggau untuk Suara Sah

BACA JUGA: KPU OKU Prioritaskan Pendistribusian Logistik ke TPS Terjauh

"Jangan sampai ada petugas PTPS tidak memahami tugas dan fungsi mereka, karena hari pungut hitung merupakan puncak yang sangat krusial dalam pemilu. 

Sehingga harus benar-benar mereka pahami, agar bisa mencegah indikasi-indikasi pelanggaran dalam pemilu," tegasnya.

Mengingat pentingnya bimteks tersebut, Lia Siska Indriani mengingatkan kepada seluruh petugas PTPS 

untuk dapat mengikuti bimtek dengan serius dan membaca buku pedoman yang telah dibagikan. 

BACA JUGA:Komitmen Serius DPRD Sumsel: Langkah Nyata Tekan Angka Stunting di Kota Palembang

BACA JUGA:Bendera Partai Langgar Aturan, Ini Tanggapan Bawaslu dan Sat Pol PP Lubuklinggau

"Selain itu kami mengingatkan lagi kepada para petugas agar jaga kesehatan, cepat tanggap dengan indikasi pelanggaran, 

Lakukan komunikasi yang baik sesuai tingkatan untuk memastikan pencegahan dini pelangaran pemilu," tutupnya. (*)

Sumber: